Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-18

Slogan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” sangat dikenal dan mudah dijumpai. Mulai di Website resmi Polri di www.polri.go.id, di kantor-kantor Polri dari tingkat Mabes sampai ke Pospol, bahkan di pos-pos polisi di pinggir jalan, slogan tersebut akrab menyapa masyarakat.

Slogan tersebut bukanlah tempelan penghias belaka, akan tetapi merupakan amanat konstitusi, disebutkan secara eksplisit dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4), kemudian dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan peran Polri untuk “memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kata “pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” diatur dalam 4 pasal yaitu pasal 2, 4, 5 dan 13.

Amanat konstitusi sebagaimana tersebut di atas masih diperkuat lagi dengan program Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang dicanangkan oleh Jenderal Pol. Prof. H Tito Karnavian, Ph.D. tak lama setelah menjabat sebagai Kapolri.

Promoter memiliki makna yaitu:

Profesional : Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

Modern : Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.

Terpercaya : Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kapolri di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan sambutan pada upacara HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019) mengklaim, kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya terus meningkat.

Menurut Jenderal Tito, penerapan program "Promoter" atau profesional, modern, terpercaya yang dicanangkannya menunjukkan hasil positif.

"Tiga tahun implementasi Program Promoter telah menunjukkan hasil yang baik. Kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Polri pada tahun 2016 termasuk dalam tiga institusi dengan kepercayaan publik rendah, dan saat ini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang kredibel, telah berada pada tiga besar lembaga yang dipercaya publik," ungkap Kapolri.

Di kesempatan yang sama Kapolri juga menyatakan siap menindaklanjuti lima instruksi Jokowi yang di antaranya adalah “terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah dan cepat” dan “terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan rasa adil kepada masyarakat”.

Sudah sangat gamblang bahwa selain peningkatan pelayanan, dengan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan rasa adil kepada masyarakat Polri akan mampu memberikan rasa terayomi dan terlindungi kepada masyarakat.

Apa yang telah dicapai Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian, tentu sangat pantas untuk diapresiasi dan didukung agar terus ditingkatkan.

Salah satu bentuk dukungan terhadap Polri itu adalah dengan mengontrol aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Bahwa masih banyak keluhan maupun laporan dari masyarakat tentang lambannya penanganan laporan jika yang melapor adalah masyarakat biasa. Sebaliknya banyak indikasi bahwa aparat kepolisian akan bergerak cepat jika pelapor adalah korporasi, instansi atau individu-individu yang memiliki kedudukan atau strata sosial tinggi.

Pendek kata, masih banyak oknum polisi yang “pilih bulu” dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena citra Polri yang dibangun dengan kerja keras dan susah payah di bawah kepemimpinan Tito Karnavian bisa tercoreng dan berantakan akibat ulah oknum-oknum polisi yang tidak profesional, tidak modern dan tidak terpercaya.

Aliansi Indonesia sendiri sebagai lembaga kontrol sosial menerima pengaduan masyarakat terutama dalam masalah penyerobotan tanah dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi-korporasi, tindakan polisi terkesan lamban dan tidak serius.

Dalam kasus penyerobotan tanah, yang masih segar adalah apa yang terjadi di Indramayu, di mana ahli waris dari (alm) Waliwas telah berulangkali melapor ke Polres Indramayu namun tidak pernah ada tindak lanjut serius, sehingga akhirnya terpaksa melapor ke Bareskrim Mabes Polri.

Kemudian apa yang terjadi di Banten. Pian yang melaporkan dugaan penyerobotan tanah ke Polda Banten sejak tanggal 25 September 2017 belum terlihat tindak lanjut nyata dari laporan tersebut.

Kenapa? Karena Pian adalah masyarakat biasa, dan yang dilaporkan adalah PT. NIKOMAS GEMILANG, salah satu korporasi besar di Serang, Banten, dan telah beroperasi sejak tahun 1993.

Aliansi Indonesia telah beberapa kali meminta dukungan secara resmi melalui surat kepada Polda Banten agar laporan Pian tersebut ditindaklanjuti, telah pula melakukan aksi damai di Polda Banten pada tanggal 22 Oktober 2018. Bahkan melalui surat tertanggal 3 Juli 2019 Aliansi Indonesia meminta agar penyidik yang menangani laporan tersebut diganti. Namun hasilnya masih nihil.

Dari fenomena yang terjadi tersebut, Aliansi Indonesia memandang penting jika kata “melayani, mengayomi dan melindungi” itu butuh penekanan khusus dengan tambahan “terutama masyarakat yang termarjinalkan”.

Apa itu “masyarakat yang termarjinalkan”? Yaitu masyarakat yang terpinggirkan karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan kebijakan yang tidak berpihak.
Sudah waktunya Polri lebih adil dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Bukan hanya cepat dan sigap jika masyarakat itu adalah korporasi, aparat pemerintah atau masyarakat dengan strata sosial tinggi.

Polri harus didorong untuk lebih adil terhadap masyarakat yang termarjinalkan, masyarakat yang secara umum adalah orang miskin, gelandangan, pemulung, kaum buruh dengan gaji rendah, anak jalanan, para penyandang cacat, masyarakat tradisional, korban perdagangan manusia, korban kekerasan, korban pencemaran lingkungan, korban penyerobotan tanah, dan seterusnya.

Jika ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan hal itu bisa mengakibatkan keputus-asaan dan sikap skeptis terhadap institusi Polri.

Hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena masyarakat berharap sangat banyak pada Polri sebagai institusi Negara yang menjadi ujung tombak dalam menegakan hukum, menegakkan keadilan dan kebenaran.

Karena masyarakat sangat berharap diperlakukan setara dalam pelayanan, pengayoman dan perlindungan oleh Polri.

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42