Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-14

Slogan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” sangat dikenal dan mudah dijumpai. Mulai di Website resmi Polri di www.polri.go.id, di kantor-kantor Polri dari tingkat Mabes sampai ke Pospol, bahkan di pos-pos polisi di pinggir jalan, slogan tersebut akrab menyapa masyarakat.

Slogan tersebut bukanlah tempelan penghias belaka, akan tetapi merupakan amanat konstitusi, disebutkan secara eksplisit dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (4), kemudian dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan peran Polri untuk “memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kata “pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” diatur dalam 4 pasal yaitu pasal 2, 4, 5 dan 13.

Makna Melindungi, Mengayomi dan Melayani

Sedemikian pentingnya kalimat “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” yang melekat pada Polri, pertanyaannya adalah, sudahkah amanat konstitusi tersebut dilaksanakan dengan baik?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “melindungi” artinya adalah menjaga; merawat; memelihara; menyelamatkan supaya terhindar dari mara bahaya. Sedangkan “mengayomi” artinya melindungi. Lantas apa perbedaan antara “melindungi” dan “mengayomi”.

Secara umum kata “melindungi” dan “mengayomi” itu sama, namun secara khusus ada perbedaan. Dalam psikologi, misalnya, orang yang memiliki sifat mengayoi itu disebut “marshmallow”. Apa itu “marshmallow”? Setidaknya ada dua arti kata “marshmallow” yaitu suatu jenis tanaman obat, sehingga secara kiasan “marshmallow” dapat diartikan sebagai penyembuh. Arti lainnya adalah sejenis makanan, yaitu manisan yang putih, lembut dan empuk.

Dengan gambaran singkat tersebut sudah dapat diketahui perbedaan antara kata “melindungi” dan “mengayomi”. “Melindungi” dapat diartikan menciptakan situasi aman secara fisik dari berbagai macam ancaman keamanan, dan “Mengayomi” memberikan rasa nyaman secara psikis.

Sedangkan “melayani” merupakan kosa kata umum yang merupakan dasar pemahaman aparatur Negara, termasuk Polri, sebagai abdi (pelayan) masyarakat.

Dengan demikian pertanyaan apakah sudah terlaksana dengan baik, parameternya adalah situasi keamanan dalam masyarakat serta tingkat terlindunginya masyarakat dari berbagai macam ancaman keamanan, perasaan aman dan nyaman secara psikis masyarakat dengan keberadaan atau kehadiran Polri di tengah-tengah mereka, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri.

Pemantapan Reformasi Internal Polri

Dalam sebuah diskusi di bulan Oktober 2016 yang menandai 100 hari kerja pertamanya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui hasil survei berbagai lembaga survei yang menempatkan citra Polri berada di posisi tiga terendah, sebagai bahan evaluasi.

Menurut Tito, kepercayaan publik turun karena tingkat kejahatan yang masih tinggi. Profesionalitas polisi juga disebutnya sebagai salah satu faktor.

Kiat untuk meningkatkan kinerja serta memperbaiki citra Polri telah dituangkan oleh Jenderal Tito melalui program Promoter, yaitu mewujudkan Polri menjadi lembaga Negara yang “Profesional, Modern, Terpercaya” yang diuraikan dalam 11 Program Prioritas, di mana dalam poin pertama disebutkan “Pemantapan Reformasi Internal Polri”.

Jika hasil survei dapat dijadikan indikator, sebenarnya perbaikan citra Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat, mengacu pada salah satu lembaga survei yang di akhir tahun 2016 menempatkan Polri sebagai salah satu dari empat lembaga Negara terpercaya.

Tito sendiri menyatakan tidak cukup puas dengan capaian tersebut. Menurut dia, Polri masih bisa memaksimalkan kinerjanya dan bisa mendapatkan penilaian lebih baik daripada saat itu.

Pencapaian Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito itu mendapat apresiasi dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI). LAI yang memiliki visi mendukung pemerintahan yang sah, termasuk Polri sebagai institusi bagian dari pemerintah, beserta program-programnya, menilai kinerja Polri melalui laporan anggota LAI yang tersebar di seluruh pelosok tanah air menunjukkan adanya peningkatan.

Namun LAI yang juga memiliki misi mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah, menyatakan bahwa capaian Polri yang sudah cukup bagus itu tidak boleh hanya berhenti. Harus terus berkelanjutan.

“Masih ada ‘gap’, terutama dalam implementasi program prioritas ‘pemantapan reformasi internal Polri’. ‘Gap’ antara tingkat Mabes dengan daerah. Makin ke bawah, dan makin jauh dari pusat, ‘gap’ itu terasa masih cukup lebar,” kata Ketua Umum LAI H. Djoni Lubis.

Untuk itu H. Djoni Lubis telah memberikan instruksi kepada seluruh Pengurus LAI untuk terus mendukung sekaligus mengawal kinerja Polri terutama di daerah, dari tingkat Polda sampai tingkat Bhabinkamtibmas dan Pospol.

Banyak program-program yang bagus di tingkat pusat, namun tidak berjalan dengan baik di tingkat daerah, sebagaimana banyak dijumpai dari program-program tingkat kementerian yang mandeg di daerah.

“Hal seperti itu tidak boleh terjadi di Polri. Kementerian memiliki hambatan tersendiri, karena sebagian besar pelaksana di daerah adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah-nya. Sedangkan Polri adalah lembaga vertikal, sehingga memiliki akses dan kontrol penuh terhadap satuan atau unit terkecil di daerah,” jelasnya.

Meskipun begitu Polri tidak boleh dibiarkan sendirian. Kontrol dari masyarakat, di mana salah satu tugas dan fungsi LAI sebagai lembaga kontrol sosial, harus terus menerus dilakukan.

Kemudian, tanpa menyalahkan dan tanpa memperdebatkan tentang slogan Polri, LAI memiliki perspektif sendiri. Lebih pas, menurut H. Djoni Lubis, urutannya adalah “Melayani, Mengayomi dan Melindungi”.

“Melayani” adalah mentalitas dasar yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan, termasuk Polri. Melayani masyarakat artinya menjadi abdi masyarakat. Pangkat, jabatan dan wewenang sepenuhnya digunakan sebaik-baiknya sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat, kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Setelah itu “Mengayomi”, meciptakan rasa nyaman secara psikis kepada masyarakat. Setelah itu “Melindungi” masyarakat dari segala ancaman keamanan sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Parameternya cukup jelas, sampai di mana masyarakat merasakan pengabdian Polri serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Sampai di mana masyarakat merasa nyaman dengan kehadiran dan keberadaan Polri. Sampai di mana situasi aman dan kesigapan Polri terhadap setiap potensi ancaman keamanan. Dari situlah bisa diukur kinerja anggota Polri di tiap tingkatan, dari pusat sampai tingkatan terkecil,” papar H. Djoni Lubis.

Pengurus LAI di seluruh Indonesia harus mampu menjadi mitra Polri sekaligus sebagai kepanjangan tangan Kapolri untuk memantau kinerja Polri.

“Jika ada oknum polisi di daerah yang tidak melayani, tidak mengayomi dan tidak melindungi masyarakat, laporkan ke DPP. Saya sebagai Ketua Umum yang akan meneruskan laporan kepada Bapak Kapolri,” pungkasnya.

Populer