Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-13

Proyek Operasi Nasional Agraria atau yang lebih dikenal dengan singkatan PRONA proyek pemerintah yang dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan diatur melalui Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, program sertifikasi melalui PRONA sebenarnya sudah dimulai pada 35 tahun lalu, tetapi hasilnya belum maksimal, dan memastikan pemerintah akan mempercepat realisasi program sertifikasi tanah.

"PRONA ini sudah 35 tahun tapi belum selesai. Sampai sekarang baru 44 persen," kata Jokowi saat menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada warga di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (16/10/2016).

Sedangkan Reforma Agraria adalah suatu istilah yang dapat merujuk kepada dua hal. Secara sempit istilah tersebut merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah; sedangkan secara luas istilah tersebut merujuk pada peralihan sistem agraria suatu negara secara keseluruhan, yang sering kali juga meliputi reformasi pertanahan.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, PRONA dan Reforma Agraria menjadi isu sentral, khususnya dalam masalah agrarian/pertanahan. Dan untuk Reforma Agraria dituangkan dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:
1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pembantu utama Presiden dalam masalah pertanahan sudah pasti menjadi ujung tombak dari pelaksanaan instruksi Presiden yang dikenal sangat mengutamakan kerja secara terukur dengan sejumlah target-target yang harus dipenuhi tanpa kenal kompromi itu. Sehingga Kementerian ATR/BPN menjadi “korban” tahap awal dari reshuffle kabinet akibat tidak terpenuhinya progres maupun target kerja di bidang pertanahan.

Dengan demikian, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Menteri Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, diharuskan dapat memenuhi ekspektasi Presiden dengan pencapaian-pencapaian yang jauh lebih baik dari Menteri sebelumnya.

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sebagai lembaga kontrol sosial yang memiliki visi mendukung pemerintahan yang sah serta program-programnya, tentu siap berada di garda depan untuk mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan instruksi Presiden RI tentang Percepatan PRONA dan Reformasi Agraria.

Akan tetapi LAI juga memiliki misi yaitu mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan percepatan PRONA dan Reforma Agraria, LAI akan selalu mengawasi agar sesuai dengan instruksi Presiden, dan agar oknum-oknum jajaran Kementerian ATR/BPN baik tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten tidak main-main serta agar selalu disiplin mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam masalah pertanahan.

Pertegas Status Tanah: Tanah Negara, Tanah Perusahaan dan Tanah Masyarakat

Percepatan PRONA dan Reforma Agraria menurut Ketua Umum LAI H. Djoni Lubis sangatlah penting, karena itu menjadi dasar untuk mempertegas status tanah, mana tanah negara, tanah perusahaan dan tanah masyarakat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih status tanah yang berujung sengketa. Dan tiap terjadi sengketa, biasanya masyarakat terutama kalangan tidak mampu yang menjadi korban.

“Dengan percepatan sertifikasi tanah melalui PRONA, itu sangat membantu masyarakat luas dalam memperjelas status kepemilikan tanahnya. Karena masyarakat bawah lebih sering mengalami kesulitan dalam pengurusan sertifikat, disebabkan tingginya biaya ulah oknum-oknum,” ujarnya.

Tentang maraknya sengketa tanah yang terjadi, Ketua Umum LAI itu mengatakan, “Kuncinya ialah kronologis atau riwayat tanah dari hulu sampai hilir serta dokumen-dokumen yang ada, sehingga ketemu alas hak suatu objek tanah. Kemudian hubungan seseorang atau badan dengan tanah tersebut yang dibuktikan dengan dokumen jual-beli atau pengoperan dan fatwa waris jika menyangkut warisan.”

Alas Hak Adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenamya sebuah alas hak harus mampu memjabarkan kaitan hukum antara subjek hak ( individu atau badan hukum) demgan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai. Artinya dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronolpgis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

“Asal muasal dasar kepemilikan atau penguasaan tanah itu hanya ada tiga, tanah negara, tanah adat, dan eigendom verponding,” jelasnya.

“Tanah adat” secara umum ada 2 (dua) pengertian:

1. Tanah “Bekas Hak Milik Adat” yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya; atau
2. Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dll (sebagai referensi silakan baca Pengolaan dan Pemanfaatan Tanah Bengkok). Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling (ruislag) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat.

Sedangan Eigendom Verpondingyang diterbitkan pada zaman Belanda untuk orang Warga Negara Indonesia, secara harfiah diartikan bahwa Eigendom adalah hak milik tetap atas tanah dan Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan dimaksud.

“Selain kedua itu berarti masuk ke tanah negara,” jelas H. Djoni Lubis.

Penyelesaian masalah pertanahan secara substansi, menurut H. Djoni Lubis, bukanlah perkara sulit. Jika menjadi sulit dan rumit itu karena banyaknya kepentingan, serta kurangnya kemauan dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan benar.

Dengan gencarnya instruksi Presiden Jokowi untuk percepatan PRONA dan Reforma Agraria, menurut Ketua Umum LAI, hal itu menjadi modal politik yang luar biasa, untuk lebih mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya dalam masalah pertanahan. Sehingga kepemilikan atau penguasaan tanah tidak lagi hanya berkutat pada segelintir orang, terutama pada pengusaha dan oknum-oknum pejabat dan aparat yang korup.

“Tinggal jajaran pelaksananya untuk sungguh-sungguh, bekerja keras dengan baik dan benar. Tidak main-main serta menyalahgunakan jabatan dan wewenang,” pungkasnya.

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42