Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-11

Mafia dalam pengertian umum ialah kelompok besar yang melakukan kejahatan secara teroganisir, pada dasarnya merupakan kejahatan individu-individu yang berkelompok tanpa melibatkan institusi atau lembaga. Namun ironisnya, di Indonesia mafia menyerempet atau bersentuhan langsung dengan lembaga-lembaga Negara, meski tetap harus dilihat itu sebagai oknumnya bukan lembaganya. Contoh istilah mafia yang populer di negara kita ialah “Mafia Peradilan”, di mana jaringan mafia itu melibatkan bukan saja orang-orang di luar lembaga peradilan namun juga oknum-oknum di lembaga peradilan. Bahkan dengan dugaan banyaknya oknum yang terlibat rasanya berat menyebut oknum, kecuali ditambahi menjadi istilah oknum berjamaah.

Selain “Mafia Peradilan”, yang juga marak ada di Indonesia ialah “Mafia Tanah”. Sama dengan “Mafia Peradilan” yang bisa menyulap produk-produk lembaga peradilan sesuai keinginan mereka, para “Mafia Tanah” pun piawai menyulap kepemilikan tanah seenak mereka sendiri sesuai pesanan orang lain atau kepentingan “mafia tanah” itu sendiri.

Di antara berbagai kasus ulah “mafia tanah”, salah satu yang menonjol adalah yang terjadi di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumya. Sengketa tanah yang rawan menimbulkan konflik horizontal maupun penzhaliman terhadap masyarakat lemah banyak ditemui.

Salah satunya ialah yang menimpa Gaddong Dg Ngewa yang belum juga bisa mendapatkan haknya meskipun telah memenangkan perkara sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) karena berhadapan dengan perusahaan yang bernaung di bawah salah satu “raksasa” bernama Lippo Group.

Sulapan surat tanah lainnya yang terjadi di Makassar adalah apa yang dilakukan Tony Gozal, salah satu pengusaha terkemuka di Makassar, atas tanah milik almarhum Muhammad Said. Sulapan melalui dugaan berbagai pemalsuan oleh Tony Gozal itupun aparat kepolisian terkesan melempem dalam menanganinya.

Dan yang terbaru ialah tanah ex. Verponding 2082, 3176, 3094 masih atas nama almarhum Muhammad Said di Kampung Karuwisi (sekitar Kebun Binatang) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang tiba-tiba telah terpasang pagar.

Hasil penelusuran Tim Investigasi Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) DPC Kota Makassar, diduga pemagaran tersebut dilakukan oleh Williyanto, salah satu pengusaha hotel ternama di Kota Makassar. Bahkan tanah tersebut telah dijual ke Sinar Mas Group.

Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil kasus akibat ulah “mafia tanah”, itupun hanya contoh di Kota Makassar. Masih sangat banyak kasus lain yang tejadi bukan hanya di Kota Makassar, tapi juga di Sulawesi Selatan.

“Mafia Tanah” di Sulawesi Selatan, menurut Ketua LAI DPC Kota Makassar Ibrahim Anwar, indikasinya dilakukan secara berjamaah. Melibatkan oknum-oknum aparat pemerintahan, terutama oknum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Ditahannya Kepala BPN Wajo dan Kepala BPN Maros merupakan bukti sahih keterlibatan oknum di BPN termasuk oknum pejabatnya.

LAI DPC Kota Makassar sendiri telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan pihak Kanwil BPN Sulsel untuk bersama-sama mengatasi “mafia tanah” di Sulsel. Dan LAI DPC Kota Makassar telah menyatakan tekadnya untuk membongkar “mafia tanah” di Sulsel dengan atau tanpa Kanwil BPN Sulsel.

“Kalau tanggapannya (BPN Sulsel – red) sangat positif. Hanya kita tunggu tindakan nyatanya,” kata Ibrahim.

Sementara itu Ketua Umum LAI H. Djoni Lubis mengatakan kunci keabsahan kepemilikan seseorang atau badan atas tanah adalah Alas Hak. Alas Hak Adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dan diuraikan melalui kronologis atau riwayat tanah sehingga diketahui asal-muasal tanah, termasuk bagaimana hak atas tanah itu berpindah tangan.

Jika Alas Hak-nya tidak benar, sangat kuat indikasinya surat-surat kepemilikan itu “bodong” atau hasil rekayasa “mafia tanah” yang melibatkan oknum-oknum di pemerintahan termasuk oknum di BPN, meskipun surat kepemilikan itu berupa sertifikat.

Sangat banyak ditemui sertifikat tanah di lokasi A, namun alas haknya berada di lokasi B. Padahal di lokasi B itu sudah ada pemiliknya.

Menurut H. Djoni Lubis, asal tanah yang menjadi dasar itu ada 3 (tiga), pertama Eigendom Verponding yang merupakan dokumen hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan jaman pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua tanah adat atau tanah ulayat. Dan yang ketiga ialah tanah negara.

Jika riwayat tanah serta dokumen-dokumen yang ada tidak bisa menunjukkan alur yang sahih, maka hak atas tanah oleh seseorang atau badan wajib dibatalkan.

Lebih lanjut Ibrahim Anwar mengatakan, bahwa pihak BPN kesannya tidak bertanggungjawab atas produk-produk mereka sendiri. Ketika sertifikat hak atas tanah tidak bisa mereka tunjukkan kebenarannya, pihak BPN menyuruh orang yang keberatan untuk menuntut melalui pengadilan atau PTUN.

“Itu tidak bertanggungjawab. Produk-produk mereka, tapi tanggungjawabnya dilempar ke lembaga lain, dalam hal ini lembaga peradilan,” ujar Ibrahim.

Padahal, menurut Ibrahim, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kementerian ATR/BPN dan Kantor BPN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah, tanpa melalui pengadilan.

“Yang bertanggungjawablah. Jadi aparatur pemerintah itu janganlah bermental ‘wani piro?’. Bisa makin rusak negara ini,” tegas Ibrahim.

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42