Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-8

Kata “stabilitas” apalagi jika dihubungkan dengan politik dan keamanan (polkam) sangat dimaklumi jika masih meninggalkan trauma bagi sebagian warga Negara Republik Indonesia. Stabilitas polkam dalam satu periode pernah menjadi momok di negeri ini, kala stabilitas politik artinya kontrol, penyeragaman dan pengekangan terhadap hak politik warga negara . Kala stabilitas keamanan diwujudkan dalam tindakan represif aparat keamanan yang merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan yang otoriter.

Stabil itu artinya mantap, kokoh, tidak goyah. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, stabil dapat diartikan keadaan yang tenang dan jauh dari berbagai macam gejolak. Sehingga stabilitas (keadaan/kondisi stabil) di bidang politik dan keamanan tentu sangat dibutuhkan oleh setiap bangsa dan negara, karena jika suatu bangsa atau negara terus-menerus disibukkan dengan berbagai macam gejolak, dalam hal ini gejolak politik dan keamanan, maka bisa dipastikan pembangunan di berbagai macam bidang lainnya tidak dapat berjalan dengan baik.

Karena dipandang begitu pentingnya masalah stabilitas bagi Negara Republik Indonesia, sejak Kabinet Pembangungan III pada tahun 1978 di bawah pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto, diangkat menteri koordinator yang membidangi masalah politik dan keamanan yang disebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Menteri tersebut memiliki tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian (dulu disebut departemen) dan lembaga setingkat menteri dalam ruang lingkup politik dan keamanan. Keberadaan Menkopolkam dipertahankan hingga kini dengan pergantian nama seiring perubahan serta penambanahan kementerian dan lembaga setingkat menteri di bawah koordinasinya.

Pada masa pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid tahun 2000, Menkopolkam berganti nama menjadi Menkopolsoskam, lalu kembali lagi menjadi Menkopolkam pada pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri. Dan sejak pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Menkopolkam menjadi Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) hingga pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo sekarang.

Meski sistem dan pemerintahan telah berganti-ganti, namun dengan dipertahankannya keberadaan Menkopolhukam hingga kini menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keamanan ditambah dengan stabilitas hukum masih dipandang sebagai hal yang sangat penting di negeri kita. Dan sudah seharusnya seperti itu, bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bahkan mendasar bagi Negara Republik Indonesia.

Namun harus disadari bahwa sistem pemerintahan pada saat pertama kali keberadaan Menkopolkam dengan saat ini ketika telah menjadi Menkopolhukam sudah tidak sama lagi, dengan kata lain konteks sosial-politiknya sudah jauh berbeda. Dengan dimasukkannya kata “Hukum” yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) di bawah koordinasi Menkopolhukam, dengan sendirinya hal itu sudah menjadi rambu-rambu bahwa mewujudkan stabilitas politik dan keamanan tetap harus berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi HAM.

Bahwa stabilitas politik tidak lagi dapat dipaksakan melalui fusi partai-partai politik (parpol) menjadi hanya 2 (dua) parpol ditambah dengan Golongan Karya (Golkar), serta kontrol maupun intervensi berlebihan oleh kekuasaaan yang sentralistik terhadap parpol dan golkar. Bahwa perwujudan stabilitas keamanan tidak lagi bisa diwujudkan semata-mata melalui security approach (pendekatan keamanan) dengan menabrak hukum serta mengabaikan HAM.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri yang tidak dapat dibilang ringan bagi Menkopolhukam yang sekarang dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH. Tentang bagaimana menghindarkan kegaduhan maupun berbagai macam gejolak politik yang merupakan indikasi adanya instabilitas politik, namun tanpa memberangus hak-hak politik warga Negara yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tentang bagaimana mewujudkan keamanan negara yang stabil dengan tetap menghormati hukum serta menjunjung tinggi HAM.

Bahwa stabilitas politik harus diwujudkan dengan membangun pondasinya berupa kesadaran tiap warga Negara Republik Indonesia tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban politiknya. Bahwa parpol tidaklah semata digunakan sebagai sarana menyerap dana dari pemerintah, bukan kendaraan untuk memenuhi syahwat kekuasaan, bukan tameng untuk menciptakan kegaduhan politik, bukan pula alat untuk menaikkan posisi tawar (bargaining) agar mendapat jatah kursi di pemerintahan dan lain sebagainya.

Bahwa politik dan parpol sejatinya adalah sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, baik dengan berada di dalam pemerintahan maupun diluarnya dengan menjalankan fungsi ‘check and balance’ terhadap berbagai macam kebijakan pemerintah maupun pelaksanaannya. Bahwa politik dan parpol adalah sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan sempit untuk pribadi dan golongannya.

Bahwa stabilitas keamanan harus dimulai dengan menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap tanah air, sehingga timbul kesadaran tentang kepedulian dan rasa memiliki. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah milik kita bersama, seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus dibangun dan dijaga bersama-sama.

Lantas bagaimana dengan stabilitas hukum, apakah sekedar untuk rambu-rambu bagi upaya perwujudan stabilitas politik dan keamanan? Tentunya lebih dari itu. Stabilitas hukum adalah suatu kebutuhan tersendiri lebih dari sekedar rambu-rambu bagi stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas hukum dapat diwujudkan melalui proses maupun produk-produk hukum yang berkualitas, yang akuntabel dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran.

Hanya dengan proses serta produk hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaranlah stabilitas hukum dapat tercapai, yaitu berupa rasa aman dan nyaman bagi setiap warga Negara melalui kepastian hukum. Bahwa proses dan produk hukum tidak boleh sekedar memenuhi pesanan atau desakan baik dari kekuasaan, oknum-oknum pengusaha yang serakah, kelompok radikal berbasis keagamaan dan sebagainya.

Lembaga Aliansi Indonesia sebagai lembaga yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan kembali ke rakyat memiliki konsern sangat tinggi mengenai terwujudnya stabilitas politik, hukum dan keamanan, karena hanya dengan stabilitas di bidang tersebutlah pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya dapat terlaksana dengan baik, sehingga cita-cita mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera memiliki pondasi yang kokoh, tidak mudah dilanda gejolak politik, ketidakpastian hukum maupun ancaman terhadap keamanan.

 

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42