Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-5

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang memilih Gubernur dan Bupati/Walikota beserta wakilnya, sebagai bagian dari sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah sebuah evolusi. Sejumlah Undang-Undang (UU) dibuat untuk mengatur tatacara Pemilu dan Pilkada. Dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang lalu diubah menjadi UU nomor 12 tahun 1949 tentang Pemilu.

Pada tahun 1950 seiring berubahnya bentuk Negara Republik Indonesia menjadi Negara Serikat, sistem Pemilu dan Pilkada dengan sendirinya mengalami perubahan. Kemudian setelah Dekrit Presiden RI pada 5 Juli 1959, di mana dalam dekrit tersebut Negara Republik Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan bentuk Negara kembali menjadi Negara kesatuan, memiliki konsekuensi logis berupa perubahan sistem Pilkada yang kemudian terwujud dengan melalui UU Nomor 18 Tahun 1965 tentan Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 18 Tahun 1965 tersebut sekaligus menandai lahirnya sistem sentralisasi (terpusat), di mana dalam UU ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri melalui calon-calon yang diajukan DPRD. UU tersebut kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 1974.

Sejak masa reformasi pada tahun 1998, salah satu isu sentral ialah Otonomi Daerah yang disusul dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada 7 Mei 1999, yang segera mengubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tatacara Pilkada, di mana kepala daerah dipilih sepenuh oleh DPRD, tanpa campur tangan Pemerintah Pusat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi terbitlah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Namun UU tersebut belum dapat diterapkan karena terlebih dahulu diuji materi (judicial review), lalu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005, yang berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pemilukada langsung menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

Berikutnya terbit UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Ada perubahan mencolok dalam perubahan ini, yaitu diperbolehkan calon perseorangan - tidak hanya calon yang diusung partai politik - menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada secara langsung.

Yang terjadi kemudian adalah titik balik, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengembalikan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

UU tersebut menimbulkan gelombang protes karena dianggap tidak aspiratif dan hanya mengedepankan kepentingan partai-partai politik. Sehingga sebagai akibat gelombang protes yang terjadi lalu terbitlah Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Perpu tersebut disetujui oleh DPR pada tanggal 20 Januari 2015, dan disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pilkada.

UU Nomor 1 Tahun 2015 mengalami revisi lagi dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015, di mana perubahan paling signifikan ialah pelaksanaan Pilkada secara serentak di berbagai daerah, yang kemudian dikenal dengan istilah Pilkada Serentak.

Berkaca dari berbagai Pilkada sebelumnya, selain masalah pelaksaan Pilkada yang harus sesuai dengan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), tantangan terbesar dalam pilkada ialah pelaksanaannya yang dapat berlangsung aman dan damai. Bahwa pilkada rawan dengan gangguan keamanan sampai dengan terjadinya konflik horizontal bukanlah hal yang mengada-ada.

Apalagi kemudian ketika pilkada dilakukan serentak, maka tantangan mengenai masalah tersebut menjadi berlipat-lipat.

Bahwa faktor masyarakat Indonesia yang semakin dewasa dan tidak lagi mudah terpancing dengan provokasi maupun agitasi. Bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak yang secara administratif menunjukkan perbaikan yang signifikan memang menjadi faktor-faktor pendukung terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai. Namun yang tidak dapat dipungkiri ialah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penanggungjawab utama masalah keamanan sangatlah signifikan.

Polri, yang mendapat dukungan penuh dari TNI, menyadari betul masalah keamanan akan menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Bahkan dalam Rapim Polri yang diselenggarakan pada awal tahun 2017 mengambil tema “Polri yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2017”.

Hal itu menunjukkan bahwa pengamanan Pilkada Serentak tahun 2017 mendapat perhatian sangat serius dari Polri. Bahwa Polri telah melakukan berbagai macam persiapan dan antisipasi terkait Pilkada Serentak 2017.

Bahwa Pilkada Serentak tahun 2017 yang telah menyelesaikan proses pemungutan suara itu berlangsung aman dan damai di 101 wilayah di seluruh pelosok tanah air, hal tersebut bukanlah suatu kebetulan. Melainkan hasil dari kerja keras untuk mempersiapkan, merencanakan sampai dengan melaksanakan proses pengamanannya.

Untuk itu Polri, tanpa menafikkan institusi lain yang membantu dan mendukung, sangatlah layak mendapat apresiasi atas kerja keras mereka dalam pengamanan Pilkada Serentak tahun 2017.

Dengan kinerja yang telah ditunjukkan Polri tersebut, tentunya masyarakat dapat tenang mengikuti proses pilkada selanjutnya, dari rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil pilkada. Menghadapi kemungkinan berbagai macam isu, provokasi maupun agitasi serta kerawanan keamanan lainnya, masyarakat dapat mengandalkan Polri sebagai tulang punggung keamanan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terimakasih POLRI.

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42