Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-4

Demi terwujudnya keadilan dan kebenaran dalam hukum dan peradilan mutlak diperlukan sebuah lembaga tinggi Negara yang independen, terbebas dari cabang-cabang kekuasaan yang lain, sehingga diharapkan lahir produk-produk berupa putusan hukum yang terbebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia lembaga tinggi Negara tersebut adalah Mahkamah Agung (MA) RI yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah hirarki kehakiman tertinggi yang membawahi peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 24 ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 24A ayat (1), yang dalam teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut melalui pasal 16 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1950 jo. pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pula yang memiliki kewenangan mengadili Peninjauan Kembali (PK) seperti yang diatur dalam pasal 67, 68 dan 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dari sisi ketatanegaraan RI posisi serta kewenangan Mahkamah Agung jelas dan tegas, sementara di sisi lain, dari sudut pandang rakyat Indonesia Mahkamah Agung menjadi tumpuan harapan tertinggi untuk memperoleh keadilan melalui putusan-putusannya.

Saat masyarakat tidak memperoleh keadilan dalam proses hukum dan peradilan di tingkat awal maupun banding, masyarakat masih bisa menyandarkan harapannya kepada Mahkamah Agung. Sehingga sangat diharapkan Mahkamah Agung menjadi filter atau pengadil terakhir, baik untuk kasasi maupun upaya hukum luar biasa melalui PK, saat proses pengadilan di hirarki di bawahnya tidak memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Karena setelah Mahkamah Agung tidak ada lagi hirarki atau lembaga peradilan di atasnya.

Dengan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan RI, serta posisinya sebagai tumpuan harapan tertinggi masyarakat, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi Negara yang sangat terhormat, sehingga sudah seharusnya dihormati. Setiap putusan-putusannya wajib dipatuhi oleh segenap warga Negara RI tanpa terkecuali.

Akan menjadi sebuah ironi jika lembaga tinggi Negara yang sangat terhormat itu justru dilecehkan oleh masyarakat atau bahkan oleh aparatur di dalam Mahkamah Agung sendiri atau hirarki yang berada di bawahnya. Putusan-putusannya akan menjadi seperti “macan ompong” karena tidak dipatuhi dan tidak bisa dieksekusi.

Salah satu contoh nyata ialah yang menimpa Mulyani, Koperasi Tanjung Harapan Makmur (THM) di desa Tanjung Lago, kecamatan Tanjung Lago, kabupaten Banyuasin, Sumsel. Mulyaji yang telah dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pidana melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1355 K/Pid.Sus/2013, masih bisa digugat secara perdata perusahaan yang sama dan objek yang sama. Jika gugatan perdata tersebut diterima, dapat diartikan Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap tidak berarti oleh aparatur kehakiman di tingkat pengadilan Negeri.

Contoh lainnya adalah apa yang dialami oleh Gaddong Dg. Ngewa di Makassar, Sulsel. Gaddong, selaku ahli waris dari Baddara Dg. Nakku, yang telah memenangkan perkara perdata atas tanah seluas 6 hektar yang terletak di Kel. Tanjung Bunga, Kec. Tamalate, Kota Makassar melalui Putusan Mahkamah Agung, No. 73 PK/Pdt/2004, tanggal 4 Juli 2006, sampai saat ini belum bisa mendapatkan haknya, meskipun Surat Penetapan Eksekusi sudah diterbitkan Pengadilan Negeri Makassar, No. 20 eks/2007/PN.MKS, jo No. 80/Pdt.G/1999/PN.Mks, tanggal 13 Juli 2007. Bahkan Gaddong harus menjalani hukuman sebagai terpidana dengan tuduhan pemalsuan surat.

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sebagai pemegang kuasa dari Gaddong telah menempuh berbagai cara termasuk melakukan serangkaian mediasi dan korespondensi baik dengan PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation (PT. GMTDC) sebagai pihak yang menguasai tanah milik Gaddong, maupun dengan Lippo Group sebagai induk dari PT. GMTDC.

Namun dari upaya-upaya tersebut tetap belum ada tanda-tanda itikad baik, baik dari PT. GMTDC maupun Lippo Group, untuk menyelesaikannya. Sehingga LAI memutuskan untuk meminta jawaban langsung dari Mahkamah Agung tentang putusan No. 73 PK/Pdt/2004 tersebut.

Tiga kali sudah surat resmi dikirimkan ke Mahkamah Agung, akan tetapi tidak kunjung ada jawaban dari Mahkamah Agung. Padahal pertanyaan yang disampaikan oleh LAI sangatlah sederhana, apakah putusan No. 73 PK/Pdt/2004 tersebut “SAH atau TIDAK?”

Jika Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi tidak mampu menjawab pertanyaan atas putusannya sendiri, kemana masyarakat harus mengadu? Kemana lagi masyarakat harus mendapatkan keadilan dan kepastian hukum?

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara, selain telah ditetapkan dan diatur wewenangnya, aparatur yang berada di dalamnya dari atas sampai tingkat bawah, tentu juga telah mendapat hak yang sepantasnya sebagai aparatur Negara, seperti halnya aparatur Negara lainnya. Namun juga sebaliknya, Mahkamah Agung dan aparatur di dalamnya memiliki kewajiban. Kewajibannya ialah melaksanakan UUD dan UU untuk melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Di antara kewajiban utama Mahkamah Agung yang harus digarisbawahi ialah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk menegakkan hukum dan keadilan yang terbebas dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

 

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42