Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-3

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan langkah terobosan yang signifikan menuju tertib administrasi kependudukan di Negara Republik Indonesia. Sistem e-KTP yang berbasis teknologi informasi diharapkan mampu menyajikan data kependudukan yang cepat, tepat dan akurat di samping terjaga keamanannya.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di e-KTP merupakan identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat (Perpres Nomor 25 Tahun 2008) di mana satu penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu e-KTP. NIK itu pula yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

E-KTP dipertegas dan diperjelas ketentuannya melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga e-KTP merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan serta didukung oleh segenap warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan diatur melalui UU itu sudah menunjukkan betapa pentingnya e-KTP, khususnya dalam administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan bangsa dan Negara pada umumnya.

Namun sangat disayangkan, projek e-KTP yang merupakan pelaksanaan dari amanat konstitusi tersebut harus dinodai dengan penyimpangan-penyimpangan. Mega-korupsi, istilah yang kerap dipergunakan untuk menyebut skandal penyimpangan dalam projek e-KTP, menggambarkan besarnya nilai kerugian Negara serta banyaknya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pejabat, politisi dan anggota dewan. Bahwa KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, sebagai tersangka dan menahannya, hal itu layak mendapat apresiasi.

Namun KPK harus terus didorong serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat untuk dapat menuntaskan penyelidikan serta penyidikan mega-korupsi e-KTP agar semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum dan bukan hanya menjadikan seorang mantan Dirjen sebagai “tumbal”.

Seorang awam tanpa pengetahuan tingkat tinggi tentang hukum dan pemerintahan pun dapat tahu dengan mudah, bahwa jaringan korupsi projek e-KTP tidak mungkin berhenti hanya di Irman. Di mana posisi Irman dalam mega-korupsi itu? Sebagai pelaksana, sebagai pengambil kebijakan, sebagai pengambil keputusan, atau sebagai apa?

Jauh sebelum Irman, KPK telah terlebih dahulu menetapkan pejabat pembuat komitmen e-KTP, Sugiharto, sebagai tersangka sejak 22 April 2014. KPK pun tengah menggeber kasus ini dan telah memanggil lebih dari 200 saksi.

KPK, sebagai institusi penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat, tentu memiliki keahlian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, termasuk untuk menjerat tersangka-tersangka baru lainnya. Sangat besar harapan masyarakat agar KPK menuntaskan kasus e-KTP itu dan menyeret pihak-pihak yang terlibat tanpa rasa takut, meski itu menyangkut orang penting atau mantan orang penting di negeri ini.

KPK tidak boleh tebang pilih dengan hanya menjerat tersangka yang tingkat resiko politisnya rendah. KPK harus berani mengambil resiko demi menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menyeret siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu. KPK tidak perlu takut, karena ada rakyat di belakang KPK. Dan Lembaga Aliansi Indonesia, sebagai lembaga yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan kembali ke rakyat sepenuhnya mendukung KPK.

 

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42