Media Aliansi Indonesia Edisi Ke-2

Garuda Pancasila ditetapkan sebagai Lambang Negara Republik Indonesia, bukanlah asal menetapkan. Lambang Negara Republik Indonesia yang sudah dirancang sejak sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 13 Juli 1945 dalam Rapat Panitia Perancangan UUD dan ditetapkan pada tanggal 11 Februari 1950, setiap bagiannya memiliki makna.

Dari tiap bagian Garuda Pancasila itu, kini ada dua bagian yang sangat mendesak untuk kita perhatikan kembali. Pertama perisai di dada Garuda Pancasila yang terdapat lima simbol di mana tiap-tiap simbol melambangkan sila-sila dari Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia yang sekaligus merupakan filosofi Bangsa Indonesia.

Yang kedua, pada bagian bawah Garuda Pancasila, terdapat pita putih bertuliskan "BHINNEKA TUNGGAL IKA" yang merupakan semboyan Negara Republik Indonesia.

Kalimat “BHINNEKA TUNGGAL IKA” berasal dari kutipan sebuah kakawin (syair) Jawa Kuna, yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.

“BHINNEKA TUNGGAL IKA” seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Jika diterjemahkan per kata, kata “bhinneka” berarti "beraneka ragam" atau “berbeda-beda”. Kata “neka” dalam bahasa Jawa Kuna berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata “tunggal” berarti "satu". Kata “ika” berarti "itu". Secara harfiah “Bhinneka Tunggal Ika” diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Kebhinnekaan yang dalam istilah lain disebut kemajemukan atau pluralitas sudah merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Kesadaran akan pentingnya pluralitas itu diikat dalam satu persatuan sudah timbul di kalangan pemuda di bumi Nusantara, dan mengerucut serta dikukuhkan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 melalui sebuah ikrar untuk satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa, yang dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda.

Kemudian menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak-bapak pendiri bangsa dengan kebesaran hati, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, sehingga kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berupa menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang kemudian menjadi sila pertama dari Pancasila.

Kini, belakangan ini, ketika persatuan dan kesatuan bangsa mulai terkoyak, sangat urgen untuk melihat kembali sejarah perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan, untuk melihat kembali dua bagian Lambang Negara kita tersebut. Bahwa Negara Republik Indonesia lahir karena persatuan. Bahwa persatuan lahir dari sebuah proses yang tidak singkat dan tidak mudah, melainkan melalui sebuah proses pengajaran, pendidikan, membangun komunikasi - sikap saling menghormat serta mencintai sesama elemen bangsa yang plural, dan semangat rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara.

Dengan kata lain, harga persatuan sangatlah mahal, semahal kemerdekaan bangsa dan Negara kita, dan kemerdekaan merupakan tonggak kedaulatan Negara. Sehingga kita tidak bisa hanya berpangku tangan, diam membisu, melihat adanya upaya untuk memecah belah persatuan bangsa. Membiarkan upaya memecah belah persatuan pertaruhannya adalah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi Negara, Aliansi Indonesia sebagai lembaga yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat mengemban tanggung jawab yang amat besar untuk menjaga kedaulatan rakyat. Menjaga kedaulatan rakyat berarti juga menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu setiap anggota dan pengurus Lembaga Aliansi Indonesia mulai tingkat DPP, DPD, DPC, DPAC sampai DEPIRA, harus mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan sopan santun, saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan toleransi di tengah masyarakat yang plural. Setiap anggota dan pengurus Lembaga Aliansi Indonesia harus mampu meneladani nenek moyang dan Bapak-Bapak pendiri bangsa, bahwa perbedaan, baik perbedaan suku bangsa, ras dan agama adalah warna-warni yang memperindah kehidupan berbangsa. Bahwa perbedaan dapat menjadi perekat yang mempersatukan, bukannya untuk memecah belah.

Di samping itu, setiap anggota dan pengurus Aliansi Indonesia harus memiliki kewaspadaan tinggi di lingkungan masing-masing terhadap setiap upaya memecah belah persatuan. Setiap anggota dan pengurus Aliansi Indonesia harus mampu menjadi pelopor serta bergandengan tangan dengan berbagai elemen masyarakat maupun dengan pemerintah, TNI/POLRI di lingkungan masing-masing dalam melakukan pencegahan dini terhadap berbagai macam adu domba untuk memecah belah, maupun pencegahan berbagai macam potensi ancaman terhadap keamanan, kerukunan, kedamaian dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui sinergi Lembaga Aliansi Indonesia dengan pemerintah dari tingkat pusat sampai kelurahan-RW-RT, dengan TNI dari Panglima TNI sampai Babinsa, dengan POLRI dari KAPOLRI sampai Bimas, keamanan, kerukunan, kedamaian dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan dapat terwujud bahkan dapat semakin ditingkatkan di dalam kerangka besar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju kehidupan rakyat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, damai dan tenteram dunia maupun akhirat.

Dengan sinergi tersebut akan lebih mudah mewujudkan upaya “STOP dan CEGAH LSM-LSM luar negeri yang akan masuk untuk merusak kedamaian kehidupan masyarakat Indonesia, yang memecah belah kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kerukunan dan toleransi antar suku, ras dan umat beragama”. Dengan sinergi itu pula kita dapat bersama-sama “STOP dan CEGAH LSM, ormas, maupun kelompok masyarakat yang menjadi kaki-tangan pihak asing serta menjual informasi ke luar”.

Selain itu jika memang ada indikasi kuat sampai dengan terbukti adanya LSM, ormas maupun kelompok masyarakat yang berupaya untuk mengadu domba atau memecah belah persatuan, pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk menindak tegas, baik melalui pembekuan, pembubaran sampai dengan memproses secara hukum terhadap unsur-unsur pidananya.

Pembiaran maupun ketidak-tegasan akan mengakibatkan bangsa ini harus membayar sangat mahal di kemudian hari, berupa terkoyaknya persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dengan susah payah dibangun oleh Bapak-Bapak pendiri bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kepentingan yang sangat besar bahkan terbesar, sehingga tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan segelintir atau sekelompok masyarakat, apalagi untuk kepentingan pihak asing.

Setiap indikasi apalagi tindakan nyata yang merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang di antaranya berupa adu domba dan memecah belah bangsa dan Negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika harus direspons dengan tindakan cepat, tepat, akurat. Jangan pernah biarkan virus-virus penyakit leluasa menggerogoti bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih khusus, menyikapi fenomena yang marak belakangan ini, di mana sangat banyak ditemui hujatan atau hinaan kepada Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, terutama melalui media-media sosial, masyarakat harus memahami, bahwa Negara Republik Indonesia yang menganut sistem presidensiil, Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden boleh untuk dikritisi kebijakan-kebijakannya, dan itu merupakan hak sekaligus kewajiban warga Negara Republik Indonesia untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain Presiden adalah Kepala Negara, di mana Kepala Negara adalah simbol resmi Negara Republik Indonesia di dunia, sehingga wajib dijaga kehormatannya. Dalam menyampaikan kritik atau pendapat harus disampaikan secara proporsional, dengan menjunjung tinggi norma dan budaya bangsa, di mana dalam mengkritisi Presiden, wilayah yang dikritisi adalah kebijakan-kebijakan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Masyarakat harus memiliki kontrol pribadi sehingga kritik terhadap kebijakan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tidak kebablasan menjadi hujatan atau hinaan kepada Kepala Negara.

Presiden sebagai Kepala Negara adalah juga merupakan simbol kedaulatan Negara, sehingga POLRI tidak perlu ragu-ragu untuk menindak tegas setiap anggota masyarakat yang menghujat atau menghina Kepala Negara. Jika pasal 104, 106 dan 107 KUHP maupun Undang-Undang RI, No. 24 tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dianggap belum cukup memadai, POLRI dapat mengacu kepada UUD 1945 yang mengatur kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.

 

Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42