TNI Adalah Anak Kandung Rakyat, Jangan Pernah Pisahkan dari Rakyat

TNI Adalah Anak Kandung Rakyat, Jangan Pernah Pisahkan dari Rakyat
Sabtu, 05 Okt 2019  17:12   |   Dibaca: 785

Ketua Umum Aliansi Indonesia (AI) H. Djoni Lubis di HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-74, kembali menekankan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah anak kandung rakyat, sehingga sudah semestinya TNI selalu dekat dengan rakyat.

"Dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Namun selalu ada upaya untuk menjauhkan TNI dari rakyat," kata H. Djoni Lubis di kompleks Rumah Rakyat AI.

TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai dengan sekarang.

Tanggal 5 Oktober 1945 saat pembentukan TKR itulah yang dinyatakan sebagai hari lahir TNI dan diperingati sebagai Hari Lahir TNI sampai saat ini.

"Jadi sejak lahirnya rakyat merupakan kata yang sangat melekat dengan TNI," jelasnya.

Namun semakin hari TNI semakin dijauhkan dari rakyat. Menurut H. Djoni Lubis hal itu disebabkan dihapuskannya dwi fungsi TNI (dulu dwi fungsi ABRI), sehingga fungsi TNI hanya untuk pertahanan negara.

"Baiklah, jika praktek dwi fungsi TNI pernah menimbulkan trauma mendalam di negeri kita, tapi ya jangan dihapuskan, akan tetapi direvisi dan diatur dalam pelaksanaannya," imbuhnya.

TNI sangat diperlukan bukan hanya untuk pertahanan negara, namun juga untuk keamanan rakyat sebagaimana waktu lahirnya. Namun dengan semakin dipangkasnya fungsi serta kewenangan TNI, fungsi TNI sebagai kemananan rakyat menjadi hilang. 

"TNI semakin jauh dengan rakyat jadinya," kata dia.

Mengenai masalah akan tumpang tindih dengan Polri, jika fungsi sebagai kemananan TNI dikembalikan, Ketua Umum AI menepis hal tersebut.

"Tidak akan tumpang tindih jika aturan tentang batas kewenangannya jelas," imbuhnya.

Dia juga menambahkan banyak produk peraturan perundang-undangan yang lahir pasca reformasi bersifat reaksioner, sehingga terkesan tidak matang dan hanya menjawab kebutuhan atau situasi yang temporer. Jika UUD 1945 saja bisa diamandemen, menurut H. Djoni Lubis peraturan-peraturan di bawahnya lebih mungkin lagi untuk direvisi, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan TNI.

"Selamat Hari Ulang Tahun TNI. TNI kebanggaan rakyat," kata H. Djoni Lubis mengakhiri.

 

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42