DPR Diharap Implementasikan Partisipasi Publik Secara Nyata Dalam Pembahasan RUU

DPR Diharap Implementasikan Partisipasi Publik Secara Nyata Dalam Pembahasan RUU
Selasa, 01 Okt 2019  15:18   |   Dibaca: 934

Ketua Umum Aliansi Indonesia (AI) H. Djoni Lubis menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 di Gedung DPR/MPR RI, hari ini Selasa (1/10/2019).

"Saya ucapkan selamat menjalankan tugas, semoga amanah dan benar-benar bisa mewakili rakyat," ujar H. Djoni Lubis di kompleks Rumah Rakyat AI.

Khusus untuk DPR RI, H. Djoni Lubis berharap kinerjanya lebih baik dari DPR periode sebelumnya, terutama dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Berkaca pada kegaduhan yang terjadi belakangan ini Ketua Umum AI menekankan agar dalam pembahasan RUU tidak terkesan kejar setoran. Partisipasi publik harus ditingkatkan dan diimplementasikan secara nyata, dalam arti yang sebenarnya.

"Kegaduhan terjadi karena ditengarai DPR `kejar setoran`, partisipasi publik sangat minim," imbuhnya.

Partisipasi publik dalam penyusunan rancangan peraturan sebenarnya telah diatur dalam melalui UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun ketidakjelasan publik atau masyarakat yang mana yang bisa merepresentasikan elemen-elemen di masyarakat menjadi permasalahan tersendiri.

"Tidak adanya batasan yang jelas itu seperti jadi celah untuk melibatkan partisipasi publik a la kadarnya," kata dia.

Menurutnya selama ini masyarakat tidak pernah tahu siapa saja yang telah dianggap mewakili partisipasi publik itu dalam penyusunan RUU. Di DPR periode 2019-2024 ini H. Djon Lubis berharap, partisipasi publik itu diperjelas kriteria sampai dengan klasifikasinya.

"Misalnya dari kalangan akademisi, oh ini ini dan ini yang memenuhi syarat. Dari kalangan profesional ikatan A atau asosiasi B yang pantas. Dari elemen masyarakat lainnya dari lembaga ini, lembaga itu, dan sebagainya," jelasnya.

Tolok ukur keterwakilan itu, menurut H. Djoni Lubis, bisa dilihat dari legalitas, kepengurusan dan keanggotaan tiap lembaga maupun asosiasi tersebut.

Jika masalah tersebut bisa diperbaiki, kegaduhan maupun gejolak bisa dihindari atau diminimalkan.

"Karena setiap lembaga maupun asosiasi merasa ikut bertanggungjawab atas lahirnya RUU," lanjutnya.

Di samping itu keterbukaan dalam proses-proses penyusunan RUU juga menjadi masalah krusial.

"Jangan sampai terkesan diam-diam, terkesan hanya memenuhi pesanan atau kepentingan pihak-pihak tertentu," pungkasnya.

Bab XI Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96, berbunyi demikian :
1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42