Wakil Wali Kota Medan Lakukan Konsolidasi Usai Dzumi Edin Ditangkap KPK

Wakil Wali Kota Medan Lakukan Konsolidasi Usai Dzumi Edin Ditangkap KPK
Rabu, 16 Okt 2019  15:27   |   Dibaca: 1,050

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Walikota Medan Dzulmi Eldin lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (16/10/2019) dini hari.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, mengaku belum mendapatkan keterangan secara mendetail dari KPK terkait kasus yang menjerat Walikota.

"Kita lihat situasinya, saya belum bisa membuat langkah lebih lanjut karena memang belum tahu informasi (lengkapnya)," jelas Akhyar di kantor Walikota Medan, Rabu (16/10/2019).

Kendati begitu, lanjut Akhyar, dirinya akan melakukan konsolidasi untuk menangani permasalah kasus tersebut, sehingga yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Dia menghimbau kepada ASN lainnya dapat bekerja seperti biasa dan menghindari kegiatan yang melanggar hukum. Dia juga berharap kepada masyarakat hingga politikus tidak membebani pejabat dengan permohonan bantuan dana. Apalagi permohonan dana yang tidak sesuai dengan prosedur.

"Selama ini masyarakat minta sumbangan ke pejabat, ayo kita jaga, penyelenggara negara jangan dibebani hal-hal seperti itu. Kalau mau, betul-betul harus kerja sama," katanya dengan nada tinggi.

Terkait kasus itu, dia menginformasikan beberapa ruangan di kantor Walikota Medan telah disegel untuk mengamankan berkas-berkas untuk melengkapi keterangan dari KPK.

"Kami akan memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Itu saja. Saat ini kamu masib mencar informasi (lengkap) Belum bisa menjelaskan siapa saja yang ikut dimintai keterangan," lanjutanya.

Secara terpisah, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berharap pihak hukum dapat menangani kasus tersebut dengan obyektif. "Hukum yang menentukan, saya yakin kalau ada asap pasti ada apai, saat ini masih dalam proses. Kita doakan beliau bisa menyelesaikan persoalan ini," kata Edy.

Selanjunya, pihaknya mengintruksikan dan mengingatkan para pejabat publik untuk tetap bekerja di atas kepentingan rakyat.

Berita Terkait
Populer