Tanahnya Dirampas PT. BSD, Veteran Pejuang 45 Harus Kembali Berjuang di Era Milenial

Tanahnya Dirampas PT. BSD, Veteran Pejuang 45 Harus Kembali Berjuang di Era Milenial
Sabtu, 04 Jul 2020  07:28   |   Dibaca: 2,268

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”, pameo tersebut sangat masyhur dan selalu digaungkan sepanjang masa oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataaannya lebih sering jauh panggang daripada api. Cerita pilu kerap terdengar menimpa para veteran pejuang yang telah berjasa besar terhadap bangsa dan negara.

Salah satu cerita pilu itu kembali muncul dan menimpa para veteran pejuang 45 di Kecamatan Legok dan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Tanah yang seharunya menjadi hak para veteran itu dirampas oleh PT. Bumi Serpong Damai dari group PT. Sinar Mas, melalui kong kalikong atau kolusi dengan sejumlah oknum pejabat setempat.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk memperoleh kembali tanah yang merupakan hak mereka, namun upaya itu selalu mentog. Bahkan para veteran yang sudah sepuh-sepuh itu hanya jadi permainan pihak BSD dan oknum-oknum pejabat setempat, terutama pejabat dari BPN Tangerang.

Veteran pejuang 45 itu pernah mengirim surat kepada Menteri Pertahanan RI pada tahun 2011, dan kini mereka sangat berharap Menteri Pertahanan RI yang sekarang, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, bersedia merespons dan membantu perjuangan para veteran tersebut.

“Ketika negara tidak hadir dan abai terhadap nasib para veteran pejuang, kemana lagi harus mengadu. Sangat ironis, beliau-beliau yang telah berjuang untuk kemerdekaan di masa lalu, terpaksa harus berjuang kembali di era milenial ini, di saat beliau-beliau sudah pada sepuh,” kata Purwanto yang ditunjuk mewakili para veteran itu saat mengadukan masalahnya ke Lembaga Aliansi Indonesia (LAI).

Sebagai bagian dari perjuangan itu, para veteran tersebut bersama ahli waris dengan didampingi LAI telah memasang papan pengumuman (plang) atas tanah mereka, namun plang tersebut dicabut oleh security BSD. Kasusnya telah dilaporkan ke Polres Tangerang dan tidak pernah ada tindakan.

Sementara itu Ketua Umum LAI, H. Djoni Lubis, menegaskan negara harus hadir terhadap rakyatnya yang tertindas, bukannya malah kong kalikong dengan pihak penindas.

“Kalau rakyat terus dikalahkan, kalau tanah rakyat terus dirampas oleh segelintir raksasa, bisa benar-benar kejadian apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Prabowo, bahwa tahun 2030 Indonesia bisa bubar,” kata H. Djoni Lubis geram.

Sedangkan riwayat tanah para veteran itu, singkatnya sebagai berikut:
1. Bahwa Tanah atau Lahan seluas + 92 Hektar yang terletak di Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, kab. Tangerang – Prop. Banten, awalnya dimiliki Ong Kim Tjeng (Alm) dan isterinya Almarhumah Lie Tjiok Nio, sejak Tahun 1935, berdasarkank Kikitir Padjek Boemi, No. 382;
2. Bahwa setelah perang kemerdekaan dan Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Ong Kim Tjeng (Alm) dan isterinya Lie Tjiok Nio, bersimpati kepada para Veteran Perang Kemerdekaan RI, dan mereka pun menghibahkan Tanah/Lahan milik keluarganya kepada para Veteran, sesuai dengan Surat Pemasrahan Tanah, yang ditandatanganni tanggal 12 Juni 1946;
3. Selanjutnya, status hukum tanah/lahan yang dihibahkan tersebut, tentunya mengikuti ketentuan Hukum Pertanahan/Agraria, sesuai dengan:
- Kikitir Padjek Boemi, No. 382, Tahun 1935;
- Pasal-3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- Surat Pemasrahan Tanah, tanggal 12 Djuni 1946 (Hibah dari Ong Kim Tjeng kepada para Veteran);
- Undang-Undang RI, No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang RI, No. 7 Tahun 1967, tentang Veteran (berhak mendapatkan bantuan);
- Surat Keterangan Kepala Desa Lengkong Kulon, No. 198/Ket/Ds.LK/2011, tanggal 03 Agustus 2011;
- Lembar Edaran dari Dirjen Pothan-Kemenhan RI, No. B/3131/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
- Nota Dinas dari Dirjen Pothan-Kemenhan RI, No. B/ND/1141/X/2011/DITVET, tanggal 14 Oktober 2011;
- Surat Dirjen Kuathan-Kemenhan RI, No. B/22/2/08/39/100/DJKUAT, tanggal 26 Oktober 2011;
- Lembar Edaran Menhan, No. Agenda ID/4527/2011/TDM, tanggal 3 Nopember 2011;
- Surat dari Dinas Tata Ruang-Kab. Tangerang, No. 591/1075-DTR, tanggal 16 Nopember 2015, yang ditujukan kepada KUASA VETERAN, Sri Ika M. Sakaria, perihal “Surat Keterangan Peruntukan Ruang”;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 25 April 2016;
- Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, No. 593/03-05/LK/V/2016, tanggal 25 April 2016;
- SPPT-PBB, No. 36.19.041.009.003-0140.0, tanggal 28 Agustus 2017;
- Surat Keterangan Lurah Lengkong Kulon, No. 593/70-Ket.Ds LK/2019;
- Surat Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah-Kabupaten Tangerang, Nomor: 973/575-Bapenda/2019, tertanggal 17 Mei 2019, dengan Nomor Objek Pajak: 36.19.041.009.003.0140.0, yang Wajib Pajaknya masih tercatat atas nama Pemberi Hibah, dan
- Surat Keterangan Kep. Desa Lengkong Kulon, No. 593/87.DS.LK/2019, tanggal 11 Juli 2019,
4. Bahwa sebagian dari tanah/lahan Hibah tersebut, saat ini diduga telah diserobot, dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, dan diduga dilakukan secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Veteran/Keluarga Veteran atau Ahli Waris Keluarga Veteran selaku Penerima Hibah dari Keluarga almarhum Ong Kim Tjeng;

Berita Terkait
Populer
6
Jumat, 07 Ags 2020  14:29