Staf Khusus Ketua Umum LAI Siap Awasi dan Investigasi Pelaksanaan AMDAL di Sumsel

Staf Khusus Ketua Umum LAI Siap Awasi dan Investigasi Pelaksanaan AMDAL di Sumsel
Kamis, 11 Jul 2019  15:09   |   Dibaca: 1,959

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dengan demikiian AMDAL merupakan bagian tak terpisahkan dari terbitnya izin usaha, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya ditentukan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal (pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009).

Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan memiliki dokumen Amdal yang memadai, atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai Amdal sehingga terkesan Amdal hanya sekedar formalitas belaka tanpa benar-benar dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab.

Hal itu dipaparkan oleh Staf Khusus Ketua Umum Aliansi Indonesia (LAI) Bidang CSR & AMDAL, Evi Asianita, usai silaturahmi kepada Ketua Umum  LAI, H. Djoni Lubis, di Rumah Rakyat AI, Kamis (11/07/2019).

"Di Palembang khususnya dan di Sumsel pada umumnya indikasi perusahaan yang tidak melaksanakan Amdal dengan baik dan benar cukup banyak," ujarnya.

Evi mengatakan selama ini kesulitan untuk menindaklanjuti adanya indikasi-indikasi tersebut, sehingga setelah mendapat arahan langsung dari Ketua Umum LAI, dia merasa bersyukur dan siap mengawasi pelaksanaan Amdal oleh perusahaan-perusahaan di Palembang maupun Sumsel.

"Saya sudah menyiapkan tim serta langkah-langkah berikutnya sesuai arahan Bapak Ketua Umum. Insya Allah dalam waktu dekat tim kami akan bergerak melakukan pengawasan sampai dengan investigasi sesuai amanat dari Bapak Ketua Umum," imbuhnya.

Evi juga menambahkan dampak dari pelaksanaan Amdal yang tidak benar dampaknya tidak bisa diremehkan, karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Sehingga hal seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Insya Allah, melalui Aliansi Indonesia, kami akan berbuat sesuatu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah perusahaan-perusahaan nakal," pungkasnya.

Berita Terkait
Populer