Sengketa SPPT Melawan Surat Pipil Tertulis Antar Ahli Waris Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan

Sengketa SPPT Melawan Surat Pipil Tertulis Antar Ahli Waris Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan
Senin, 16 Sep 2019  10:35   |   Dibaca: 386

Carut marutnya sengketa tanah yang terjadi, menjadi permasalahan pelik antar warga Desa Sanur Kauh yang tak berujung penyelesaiannya.

I Lusuh melalui ahli warisnya yaitu warga Jl. Batur Sari Dusun Medura Desa Sanur Kauh, merasa berhak atas sebidang tanah dengan bukti SPPT No. 51.71.010.008.014-001 kelas 073 seluas 2600 M2.

Dimana pihak ahli waris I Lusuh atas nama I Wayan Murta pernah mengajukan permohonan penegasan hak/konversi kepada BPN pada tanggal 18 Mei 2016 dan hasilnya ditolak atas dasar permasalahan sengketa yang terjadi.

"Dari penolakan BPN atas permohonan konversi yang tersurat tanggal 25 November 2016 sudah jelas. Bahwa SPPT yang diajukan diatas sebidang tanah yang bukan haknya. Kita lihat kembali kebelakang. Si Murta ini sudah membuat surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2013, bahwa Murta selaku ahli waris mengakui SPPT yang dikuasainya tidak menjadikan bukti hak milik dan siap mengembalikan," kata I Wayan Putra Yasa, Ketua Aliansi Indonesia DPD Bali kepada media di Gedung Merdeka Jl. Surapati No. 7 Denpasar Timur, Bali, Sabtu (14/09/2019).

Dasar kepemilikan surat Pipil atas nama I Resek dengan No. 569 Persil No. 32 Kelas 2 Seluas 2850 M2 sudah tertulis dengan jelas di Buku Rincikan Desa Sanur Kauh tersurat No. 135/K/XII/2013 tertanda tangan Kepala Desa Sanur Kauh, I Made Ada tanggal 19 Desember 2013 mengeluarkan surat keterangan yang didalamnya jelas tertulis bahwa SPPT atas nama I Lusuh terjadi kesalahan pengetikan nama panggilan yang seharusnya beratas nama I Resek.

Hal ini bertolak belakang dengan statement yang dikeluarkan oleh Sekdes I Made Dana periode jabatan tahun 1982 hingga 2017, menyatakan bahwa pada saat itu ada program dari Pejabat KP3 perihal pajak, yang menyebabkan SPPT beratas namakan I Lusuh.

"Mengenai adanya SPPT atas nama tersebut, pada waktu itu dikeluarkan oleh pihak kantor Pratama. Dimana pada saat itu ada proyek perubahan status kawasan desa menjadi perkotaan," urai I Made Dana di Kantor Desa Sanur Kauh, Selasa (10/09).

Dalih proyek inilah yang akhirnya membuat masalah sengketa tanah tidak selesai dari tahun ke tahun.

"Sebenarnya dari buku Rincikan jelas tertulis keterangan. Cuman tidak bisa kita buka kecuali di pengadilan." Imbuhnya.

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42