Rusunami Jakabaring Berpotensi Rugikan Negara Rp 264 M

Rusunami Jakabaring Berpotensi Rugikan Negara Rp 264 M
Sabtu, 28 Sep 2019  17:14   |   Dibaca: 1,266

Tanggal 18 Mei 2016 Perumnas dan Pemprov Sumsel membuat perjanjian kerjasama pembangunan dan penyediaan rumah susun umum yang berlokasi di Jakabaring Palembang. Kerjasama tersebut diikat dengan Nomor Perjanjian Kerja Sama No.DIRUT/0923/10/V/2016.

Latar belakang perjanjian ini adalah untuk memenuhi tempat tinggal atau tempat hunian, sarana pembinaan keluarga serta sarana penunjang kesejahteraan dan sarana pendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Palembang.

Perum Perumnas mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pembangunan rusun, sementara biaya penyediaan lahan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara, pembangunan sarana prasarana umum dilaksanakan oleh Kementerian PUPR menggunakan dana APBN.

Timbul masalah karena status tanah seluas 51.285 m2 di lokasi Rusun Jakabaring belum clean and clear, sehingga Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) belum dapat diterbitkan oleh BPN. Sementara itu, Pemprov Sumsel mengajukan permohonan HPL kepada BPN tanggal 1 Februari 2017.

Lahan tanah yang diajukan permohonan HPL seluas 51.285 M2 itu merupakan tanah hasil reklamasi yang dibebaskan pada tahun 1991 atas hak yang dimiliki Pemprov Sumatera Selatan berupa Berita Acara Pembebasan tanah seluas 4.226 m2, sedangkan seluas 47.059 m2 tidak ditemukan atas haknya.

Menurut BPN Kota Palembang dan BPN Wilayah Sumatera Selatan, dokumen pendukung yang diajukan Pemprov Sumatera Selatan belum memenuhi persyaratan, antara lain masalah kevalidan dokumen pelepasan hak dari pemilik sebelumnya,

Masih terdapat beberapa SHM atas nama orang lain sehingga Pemprov Sumsel membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari kepolisian atas bidang tanah yang belum ditemukan atas haknya yang dibuat pada Agustus 2018.

Pemprov juga membuat surat Pernyataan tanggung jawab dari klaim dan tuntutan pihak manapun yang dibuat pada tanggal 7 September 2018. Atas pernyataan tersebut BPN Kota Palembang menyampaikan surat pengantar Nomor 68/2-16-71/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 terkait permohonan HPL Pemprov Sumsel kepada BPN Wilayah Sumatera.

Pada tanggal 17 Desember 2018, BPN Wilayah Provinsi Sumatera Selatan melanjutkan permohonan tersebut melalui surat Nomor 4238/500-15/XII/2018 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Dalam bidang tanah seluas 51.285 m2 tersebut terdapat 3 Sertifikat induk yaitu M.210, M.215, dan M.279. Sertifikat induk telah dibagi-bagi menjadi beberapa SHM dengan rincian M.210 terdiri dari 2 SHM, M.215 terdiri dari 36 SHM/GS, dan M.279 terdiri dari 74 SHM/GS.

Dari sejumlah SHM tersebut, SHM yang berada dalam lokasi permohonan HPL adalah 36 SHM. SHM tersebut diterbitkan sebelum proses pembebasan tanah oleh Pemprov.

Hal ini membuat BPN Kota Palembang saat itu belum dapat memproses secara berjenjang ke BPN Kanwil Sumsel serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk diproses penerbitan HPL. Namun, BPN akan menerbitkan HPL bersyarat dimana pada diktum keputusan disebutkan bahwa jika nantinya terdapat tuntutan dari pihak lainnya, maka Pemprov Sumsel yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan.

Anehnya lagi, ada upaya pembatalan SHM yang berada di dalam tanah yang diajukan HPL-nya tersebut melalui SK Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan alasan pemegang hak melalaikan kewajibannya untuk menguasai, menggarap, memasang tanda batas, dan menjaga kesuburan tanah sesuai undang-undang Agraria.

Akibat status tanah ini, maka proses penjualan Rusunami Jakabaring terkendala. Dari 1.226 unit rusun dan kios hanya 18 unit yang terjual secara pasti karena menggunakan metode pembayaran secara cash. Sementara Pembelian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tidak lolos BI Checking sehingga tidak bisa akad kredit.

Sementara itu, biaya pembangunan sudah dikeluarkan sebesar Rp 264.340.730.452,80, sedangkan dana yang diperoleh hanya sebesar Rp 6.362.815.669.00 berupa penerimaan penjualan dari calon konsumen.

Rusun Jakabaring terdiri dari tiga tower dan 10 lantai, berjumlah 1.226 unit yang terdiri dari 116 kios dan 1.110 hunian. Realisasi pengeluaran biaya sebesar Rp 264.340.730.452,80 dengan rencana pendapatan dari penjualan unit sebesar Rp331.147.053.000,00.

Perum Perumnas ia prediksi akan bangkrut karena Rusunami Jakabaring berdiri di atas lahan hipotik pribadi dan kalaupun tanahnya dibebaskan membutuhkan dana minimal 100 miliar. Bahkan harganya sangat selangit lebih mahal dari Rusunami di Jabodetabek, ditambah harga tanah per unit yang hampir mencapai Rp70 juta, sementara tanah di sumsel masih begitu sangat luas.

Yang patut dipertanyakan, dengan investasi ratusan miliar Perum Perumnas, apa jaminan pembiayaanya, apa perbankan atau dana sendiri dan apa yang di jadikan agunanya dan komitmen apa dengan mantan Gubernur Sumsel. [tim]

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42