Politik Biaya Tinggi Salah Satu Penyebab Utama Korupsi Kepala Daerah

Politik Biaya Tinggi Salah Satu Penyebab Utama Korupsi Kepala Daerah
Senin, 19 Feb 2018  15:33   |   Dibaca: 6,575

Tingginya biaya politik bagi calon Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota oleh Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), H. Djoni Lubis, ditengarai menjadi penyebab utama maraknya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Dan biaya tinggi itu didominasi oleh mahar untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik (Parpol).

"Memang tidak pernah ada angka resmi atau yang terang-terangan ditetapkan oleh Parpol. Namun sudah menjadi rahasia umum untuk persaingan mendapatkan rekomendasi sebagai syarat untuk dapat maju menjadi calon Kepala Daerah itu cenderung jor-joran, dan calo-calo politik maupun pemegang kebijakan banyak yang memanfaatkan hal itu," kata dia saat memberikan pengarahan kepada Pengurus DPP LAI di kantin Rumah Rakyat AI, Senin 19/02/2018.

Seorang Bupati, dengan gaji dan tunjangan hanya sekitar 30-an juta Rupiah perbulan, dengan masa jabatan lima tahun tidak sampai 2 Milyar Rupiah.

"Jika maharnya sampai jauh lebih dari itu, belum lagi biaya-biaya yang lain, lantas darimana untuk menutup itu semua? ya lewat korupsi dan kolusi," paparnya.

Tentang banyaknya Kepala Daerah yang dicokok KPK dengan banyak di antaranya tertangkap dalam OTT, menurut H. Djoni Lubis, hanya merupakan konsekuensi logis dari biaya politik yang tinggi.

"Memang politik biaya tinggi bukan satu-satunya penyebab, masih ada sebab-sebab lain. Namun sulit dipungkiri, jika hal itu menjadi salah satu penyebab utama," H. Djoni Lubis menjelaskan.

Untuk itu Ketua Umum LAI meminta kader-kader LAI di setiap daerah agar mengawal proses pilkada mulai dari penjaringan para bakal calon. 

"Jika lolos dengan biaya sangat tinggi, yang rugi pada akhirnya daerah yang dipimpin nantinya seandainya menang pilkada," imbuhnya.

Selain itu, untuk Kepala Daerah yang lolos dan menang pilkada dengan biaya tinggi, H. Djoni Lubis menginstruksikan agar diawasi secara ketat.

"Pola korupsi semakin canggih, tidak tercium atau tertangkap korupsi bukan berarti tidak ada korupsi. Mungkin karena canggihnya si pelaku, mungkin juga lemahnya aparatur yang mengawasi," jelasnya.

Salah satu pola korupsi yang wajib diwaspadai, menurut H. Djoni Lubis, adalah melalui kolusi, di antaranya melalui rekayasa tender.

"Cermati, sikapi dan kawal," kata dia.

Berita Terkait
Populer
3
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42