PHK Karyawan CV. Weru, Gubernur Maluku dan Bupati KKT Diminta Cabut Izin Perusahaan

PHK Karyawan CV. Weru, Gubernur Maluku dan Bupati KKT Diminta Cabut Izin Perusahaan
Senin, 16 Sep 2019  10:47   |   Dibaca: 660

Saumlak, Media AI KKT -- Perusahan CV. WERU Seira, milik Sengki (Bos) harus di Evaluasi oleh Gubernur Maluku, Dan Bupati Kab, Kepulauan Tanimbar, terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pimpinan Perusahan dan Oknum dinas Naker.

Kewenangan yang di miliki oleh Pimpinan Perusahan, dan Oknum Diinas tersebut, di nilai suka-suka mereka untuk mem-PHK karyawan, kemudian untuk memberikan pesangon menggunakan versi mereka, dan tidak berdasar pada aturan UU tenaga kerja.

Untuk itu, Gubernur Maluku dan Bupati KKT di minta untuk mencabut ijin perusahan tersebut, perusahan yang mempekerjakan anak di bawa umur, perusahan yang di duga memperkerjakan karyawan dengan satu jenis pekerjaan saja, namun jenis pekerjaan lain lagi, seperti penebangan kayu untuk pembangunan perusahan Mutiara tersebut.
Dasar, alasan ini yg kita jadikan dasar, untuk perusahan tersebut bisa hengkang dari seira.

Di duga pimpinan perusahan tersebut sesuka hatinya mem-phk karyawan, serta oknum pengawas ini, karna dil-dil, untuk meraup, atau mendapatkan keuntungan dari bos perusahan, dugaan ini masi kami telusuri terus.

Untuk itu, diminta kepada Pemprov Maluku, Pemkab KT, untuk seriusi permasalahan di maksut.

Para Karyawan yang di PHK itu, meminta kepada Gubernur Maluku, dan Bupati KKT, agar membentuk TIM tang bukan berasal dari Disnaker Propinsi, dan di luar naker KKT, bekerjasama dengan beberapa LSM, para Pemburu berita, untuk bersama-sama menelusuri, menguak data, memerikasa Pumpinan perusahan serta para Karyawan yang di PHK.
Inilah bentuk perhatian Pemprov dan Pemkab, bagi tenaga kerja, sehingga Pemerintah juga tidak di nilai negatif.

Berkaitan dengan Hal di maksud, tanggapan pun datang dari Lembaga Aliansi Indonesia, DPC Kab, Kep, Tanimbar. Perusahan Weru sudah melakukan pelanggaran dalam hal mem-pekerjakan tenaga kerja di bawa umur, tenafa kerja di pekerjakan dengan mengambil kayu di hutan, membayar pesangon tidak sesuai dengan aturan UU tenaga kerja.

Untuk demikian, Kami juga meminta hal yang sama kepada Gubernur dan Bupati, untuk mencabut, ijin perusahan menuju penutupan permanen.

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42