Perkebunan Nusantara IV Diduga Kriminalisasi Warga di Serdang Bedagai, Sumut

Perkebunan Nusantara IV Diduga Kriminalisasi Warga di Serdang Bedagai, Sumut
Rabu, 09 Jan 2019  17:30   |   Dibaca: 8,928

Kembali rakyat kecil menjadi korban ketika terjadi sengketa tanah dengan perusahaan. Hal itu dialami oleh Alpian Purba selaku ahli waris dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Karya Mandiri di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut.

Saat ini Alpian telah menjadi terdakwa, dan harus menjalani sidang yang pertama pada hari Senin, 7 Januari 2019, namun ditunda.

“Saya sudah datang ke pengadilan (PN Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai – Red), namun sidang ditunda. Saya tidak tahu apa alasannya,” kata dia melalui telewicara dengan Media AI.

Alpian, pria 47 tahun itu, merasa ada kejanggalan terkait proses hukum yang menimpa dirinya. Alpian yang menjadi terdakwa berdasarkan laporan PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merasa aneh, karena PTPN IV dan HGU-nya berkedudukan di Bah Jambi, Kabupaten Simalungun. Sedang tanah yang dia garap berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

“Tanah yang saya garap dulunya masuk Kabupaten Deli Serdang, dan setelah ada pemekaran masuk ke wilayah Kabupaten Simalungun. Jadi gimana ceritanya saya dituduh menduduki tanah PTPN IV? Namun sebagai warga negara yang baik, saya tetap ikuti proses hukum, dengan harapan di persidangan nanti dapat terungkap fakta yang sebenarnya, agar keadilan dan kebenaran benar-benar ditegakkan,” imbuhnya.

Masalah sengketa tanah itu sendiri pernah diberitakan di Media Aliansi Indonesia Edisi ke-13, beritanya sebagai berikut:

PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) kembali berurusan dengan masyarakat. Kali ini PTPN IV dituntut mengembalikan tanah milik masyarakat di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut.

Alpian Purba, selaku ahli waris dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Karya Mandiri menyampaikan kronologis singkat kepada Media AI, sebagai berikut:

“Pada masa itu telah terjadi sewa kontrak lahan antara ke 4 (empat) raja tersebut dengan pihak kolonial Belanda, guna membuat perkebunan nanas. Setelai selesai masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang berakhir, di tahun 1945 setelah kemerdekaan tanah/lahan tersebut dikembalikan pada masyarakat dan ahli waris, pengukuhan atau legalitas tanah/lahan yang ada, pemerintah memberikan bukti untuk menggarap Dalam bentuk Kartu Pendaftaran sebagai Pemakai tanah Perkebunan yang diatur oleh Undang-Undang Darurat No. 8/1954.

Seiring waktu berjalan pada tahun 1972 s/d 1975 lahan/tanah tersebut diambil alih oleh PTPN (PT. Perkebunan Nusantara IV) yang berada di Dolok Iliir, Kecamatan Dolok Nangkar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Masyarakat diintimidasi dengan tuduhan sebagai eks anggota PKI. Sekian lama masyarakat dalam permasalahan tanah/lahan perkebunan ini dimana masyarakat dan ahli waris dalam tekanan pihak perkebunan PTPN IV, dan tidak ada penyelesaian yang jelas mengenai tanah/lahan perkebunan yang ada di Desa Bah Damar.

Hingga pada saat reformasi di tahun 1998 s/d 2000, perjuangan ahli waris dan masyarakat yang tergerak dalam kelompok tani KARYA MANDIRI, membuahkan hasil yang positif dalam bentuk pengembalian hak garapan seluas kuranglebih 301 Ha dikembalikan dengan proses pengembalian hak garapan dengan 2 (dua) tahap:
1. Tahap pertama dikembalikan 180 Ha langsung kepada masyarakat dalam bentuk surat keterangan tanah (berkas terlampir).
2. Tahap kedua dikembalikan 121 ha, tapi proses pengembalian tanah/lahan ini tidak pernah terealisasikan hingga saat kronologis ini dibuat.

Harapan kami proses pengembalian tanah/lahan perkebunan yang telah kami usahakan dengan menggarap lahan yang sudah kami tanam dengan tumbuhan pertanian dengan sistem tumpang sari serta kolam-kolam ikan budi daya air tawar segera terealisasi, dan diakomodir dengan baik yang dikawal MUSPIDA serta aparat diwilayah dan pihak PTPN IV DOLOK ILIR sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dan telah kami ajukan serta terlampir dalam kronologis ini.”

Indra, Staf Khusus Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), yang mendampingi masyarakat kelompok tani Karya Mandiri mengatakan, permasalahannya ada pada HGU PTPN IV.

“Tanah di Bah Damar seluas 121 hektar itu seharusnya tidak boleh dimasukkan ke dalam HGU saat perpanjangan, namun tetap juga dimasukkan,” ujarnya.

Indra menambahkan, tetap dimasukkannya tanah di Bah Damar tersebut ke dalam HGU, ada indikasi kolusi dengan oknum di Kanwil BPN Sumut, karena mengabaikan dokumen-dokumen kepemilikan warga serta mengabaikan surat dari Bupati Serdang Bedagai.

Indra, atas nama masyarakat dan LAI juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, kepada Kapolres dan Dandim Serdang Bedagai,

Danramil dan Camat Dolok Merawan, yang selama ini bersikap objektif dan proporsional. Keberpihakan MUSPIDA di Kabupaten Serdang Begadai terhadap kebenaran, dia harapkan dapat mendorong penyelesaian tanah di Bah Damar.

Berita Terkait
Populer