Pentingnya Media Untuk Mendukung Kinerja Pengurus LAI Menjalankan Fungsi Kontrol Sosial

Pentingnya Media Untuk Mendukung Kinerja Pengurus LAI Menjalankan Fungsi Kontrol Sosial
Sabtu, 01 Ags 2020  05:25   |   Dibaca: 1,734

Media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa dinilai punya peran penting sebagai sarana komunikasi publik dan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Sejauh ini media dianggap sebagai salah satu sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media juga dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia.

Namun sangat disesalkan masih adanya tindakan intervensi dalam pemberitaan. Masih sering terdengar keluhan dari wartawan ketika liputannya tidak ditayangkan oleh media tempatnya bernaung, umumnya jika menyangkut liputan tentang penyimpangan yang melibatkan banyak pihak.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Muhammad Syafei, saat silaturahmi di kantor BPAN LAI DPC Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Tupoksi LAI sebagai lembaga kontrol sosial hanya dapat bekerja secara optimal apabila unsur-unsur pendukungnya sama-sama berjalan dan saling sinkron.

“Ada tiga unsur, ketiga-tiganya harus jalan dan harus sinkron. Pertama unsur investigasi, kedua unsur legal formal dan ketiga unsur publikasi,” ujar Syafei.

Investigasi adalah upaya pengumpulan data-data yang akurat. Agar diperoleh data yang akurat tentu diperlukan SDM yang memiliki kemampuan di situ dengan didukung metodologi yang tepat.

Unsur legal-formal adalah kemampuan dalam menganalisa sampai dengan menindaklanjuti temuan investigasi dari berbagai aspeknya, baik aspek hukumnya, aspek sosial serta bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

Sedangkan publikasi adalah tentang bagaimana melakukan komunikasi publik mengenai temuan dan analisa dari suatu permasalahan sampai dengan tindak lanjut yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Investigasi pada dasarnya bisa dilakukan oleh siapapun dari anggota dan pengurus LAI. Namun agar tepat sasaran akan jauh lebih baik apabila tugas itu dilakukan oleh SDM yang setidaknya memiliki kemampuan dasar untuk melakukannya.

Dalam tubuh LAI, idealnya investigasi dilakukan oleh anggota Intelijen Investigasi AI.

Legal-formal adalah tugas dari pengurus yang memiliki legalitas dan memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah untuk dan atas nama lembaga, termasuk melakukan surat-menyurat.

Di situlah peran dan fungsi jajaran pengurus di daerah dari tingkat provinsi (DPD) sampai dengan lingkup paling kecil yaitu tingkat desa/kelurahan (DEPIRA).

Publikasi adalah tugasnya media, dalam konteks LAI ialah Media Aliansi Indonesia (Media AI), baik melalui media online maupun media cetak.

Media AI bukanlah media umum, namun media yang memang diadakan untuk tugas dan fungsi kontrol sosial baik dalam mendukung jajaran pengurus yang ada maupun bekerja secara independen, tergantung bagaimana situasi dan kondisi kepengurusan di suatu daerah.

“Apabila kepengurusan aktif, maka awak pers Media AI diutamakan untuk ‘menempel’ dan mendukung jajaran pengurus yang ada agar kinerjanya efektif serta tepat sasaran. Di situlah pentingnya bukan sekedar jalan, namun juga sinkron. Kinerja Media AI harus sinkron dengan investigasi dan kinerja pengurus,” jelas Syafei.

Namun apabila jajaran pengurus di suatu daerah tidak aktif dan lembaga hanya digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus yang bersangkutan, di situlah Media AI bekerja secara independen, melakukan investigasi dan publikasi secara mandiri. Tentang aspek legal-formalnya dapat dilimpahkan ke pengurus yang aktif atau langsung ke Dewan Pimpinan Pusat.

“Jadi, mendukung jajaran pengurus yang ada itu Plan A, bekerja secara independen adalah Plan B. Karena tidak mungkin di suatu daerah menunggu jajaran pengurus yang ada aktif serta menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Jadi di mana ada daerah yang pengurusnya ‘tidur’ di situlah awak Media AI akan diarahkan untuk lebih aktif dan agresif,” paparnya.

Untuk dapat menentukan arahan apakah awak Media AI bekerja sebagai pendukung pengurus ataukah independen tentu harus diawali dengan mengetahui kondisi pengurus yang ada di daerah tersebut.

Oleh karena itu secara bertahap Media AI baik langsung dari pusat atau melalui perwakilan akan melakukan komunikasi lebih intens dengan pengurus-pengurus di daerah agar fungsi Media AI lebih optimal dalam bersinergi maupun mendukung jajaran pengurus untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga kontrol sosial di wilayah masing-masing.

“Hampir merata di seluruh wilayah Republik Indonesia ini berbagai macam penyimpangan dilakukan secara ‘berjamaah’, kolusi yang melibatkan hampir semua pihak. Media paling efektif untuk mendobrak kondisi tersebut, namun kerap media diintervensi dan dibungkam, terutama –maaf- media lokal. Media AI tidak bisa diintervensi dan dibungkam seperti itu, dan akan tetap melakukan tugas dan fungsinya baik bersama pengurus maupun secara independen,” pungkasnya.

Berita Terkait
Populer