Pegawai Kontrak Provinsi Maluku Dialihkan ke Pemda KKT

Pegawai Kontrak Provinsi Maluku Dialihkan ke Pemda KKT
Selasa, 02 Jul 2019  17:25   |   Dibaca: 2,820

Saumlaki. LAI BPAN -- Tenaga guru kontrak Provinsi Maluku yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mulai tahun 2019 ini tanggungjawabnya dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal inilah yang menyebabkan gaji mereka kurang lebih enam bulan belum dibayarkan.

"Ini kan menyangkut dengan penganggaran dan baru di ditahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Maluku mengalihkan tanggungjawab itu ke Pemerintah Kabupaten, tentu saja harus dipersiapkan penganggarannya," kata Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon.

Yang mana soal keuangan negara kalau pun satu rupiah dikeluarkan harus dipastikan apakah sudah sesuai dengan ketentuannya. Dan kadang - kadang pengalihan status seperti begini tidak disertai dengan ketersediaan anggaran dan ini merupakan suatu persoalan.

"Saya rencana mungkin awal bulan Juli antara tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli lah paling lambat saya akan mengundang mereka (pegawai kontrak) semua dan akan mengevaluasi mereka punya penugasan," Ujar Bupati Petrus Fatlolon.

Terkait soal penugasan tenaga guru kontrak ini Pemerintah Daerah akan menyesuaikan dengan bidang tugasnya masing - masing. Ambil misal dia adalah seorang guru bidang studi agama kemudian disekolah itu guru bidang studi agama ada yang lebih maka akan dipindahkan kesekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga guru agama.

Hal ini harus dikaji lagi dengan baik dari aspek regulasi maupun segi penganggarannya kemudian penempatannya harus juga disesuaikan. Jika dibandingkan dengan kondisi tiga sampai empat tahu yang lalu sudah berbeda. Perbedaan itu dikarenakan ada guru yang sudah pensiun dan juga ada CPNS yang baru masuk kemarin, ini perlu dikaji kembali supaya sesuai dengan kebutuhan penempatannya.

"Ada sekelompok orang, kita Pemerintah Daerah bikin baik pun selalu dinilai tidak baik, yang penting disini bukan kita yang merekrut tetapi Pemerintah Provinsi dan baru tahun ini proses mengalihkan sedangkan untuk anggaran harus dianggarkan dulu dan prosesnya panjang," ungkap Bupati Petrus Fatlolon.

Pengalihan pegawai kontrak ini, yang pasti Pemerintah Daerah tidak lepas tangan tetapi memberikan perhatian. Pemerintah Daerah menghimbau kepada seluruh pegawai guru kontrak untuk tetap berada di Kota Saumlaki dan jangan kemana - mana. Sebab Pemerintah Daerah akan melakukan rapat dengan pegawai guru kontrak, diantara tanggal 8 sampai 10 juli kemudian dilakukan evaluasi dan sekaligus penyampaian formasi serta dilakukan penyerahan SK.

"Kondisi ini tidak ada unsur kesengajaan dari Pemerintah Daerah karena pengalihan dari provinsi ini akan ditindaklanjuti dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku," jelas Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon. (Iman)

Berita Terkait
Populer
3
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42