Mengurai Carut Marut Masalah Pertanahan di Indonesia [3]

Mengurai Carut Marut Masalah Pertanahan di Indonesia [3]
Selasa, 13 Ags 2019  05:08   |   Dibaca: 1,567

Tumpang Tindih Kewenangan

Masalah akut lainnya dalam bidang pertanahan adalah adanya tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih yang pertama, kata Ferry, disebabkan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan berubah-ubah.

Pertama bidang pertanahan ditangani oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sejak Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 1955 ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, namun pada tahun 1965 kewenangan itu kembali ke Depdagri melalui satu Direktorat Jenderal.

Pada tahun 1988 melalui Keputusan Presiden, agraria menjadi kewenagan sebuah lembaga non departemen yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selanjutnya pada tahun 1993, 1999 dan 2001 ada perubahan lagi. Baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo BPN digabungkan menjadi satu kementerian yang mengurusi penataan ruang.

Berubah-ubahnya lembaga yang berwenang dalam masalah pertanahan memang dikarenakan mengikuti perkembangan serta kebutuhan yang dinamis dari waktu ke waktu. Namun perubahan-perubahan tersebut juga meninggalkan masalah, terutama terkait dokumen hak atas tanah produk dari lembaga yang berbeda-beda namun diklaim memiliki keabsahan yang sama, sehingga dampaknya adalah tumpang tindih status atas sebidang tanah yang berujung sengketa.

Sudah sangat mendesak permasalah tersebut diatasi melalui sebuah undang-undang yang memberi kepastian hanya pada satu jenis surat atau dokumen berupa sertifikat yang diterbitkan oleh satu lembaga yang berwenang yang dinyatakan sah, sambil memberi kesempatan pemilik surat tanah seperti girik, letter c, petuk d, dan sebagainya untuk melakukan konversi dalam jangka waktu tertentu yang dibatasi, misalnya 5 atau 10 tahun, sebagaimana dulu pernah diberlakukan terhadap eigendom verponding.

Penyebab lain dari tumpang tindihnya status tanah adalah banyanya lembaga pemerintah yang berkepentingan bahkan didukung dengan undang-undang. Ada UUPA, ada UU Kehutanan, UU Pertanian, UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Investasi, UU Otonomi Daerah yang semuanya memiliki kepentingan atas tanah serta memiliki kewenangan masing-masing.

Sehingga sangat banyak pintu yang bisa dilalui dalam mengurus pertanahan. Masalah tersebut harus segera diatas melalui revisi terhadap berbagai macam undang-undang yang berkepentingan dengan tanah agar masalah pertanahan hanya melalui satu pintu.

Peradilan Agraria

Satu lagi masalah krusial menyangkut carut-marut masalah pertanahan adalah kepastian hukum terkait sengketa tanah melalui lembaga peradilan. Ada yang melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri, ada yang melalui PTUN. Itupun putusan lembaga peradilan sampai tingkat banding dan kasasinya yang seharusnya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), masih bisa dilakukan PK (Peninjauan Kembali) berkali-kali.

PK seharusnya dibatasi sehingga bisa memberikan kepastian hukum terhadap status tanah setelah melalui sengketa di pengadilan.

Selain PK yang dibatasi, solusi yang paling tepat untuk sengketa pertanahan, menurut Ferry, adalah perlunya sebuah lembaga peradilan khusus agraria.

“Jika ada peradilan agama, tipikor, PTUN, kenapa tidak bisa ada peradilan khusus agraria?” kata dia.

Dengan adanya peradilan agaria, kata Ferry, hal itu bisa menjadi solusi karena hakim-hakim maupun personalia lainnya sudah pasti harus memiliki kompetensi di bidang agraria. Ada spesialisasi khusus untuk bidang agraria.

Berbagai permasalahan pertanahan serta solusi-solusinya, kata Ferry, tentu sangat bisa untuk dibedah dan didiskusikan. Namun yang paling penting dari semua itu adalah kembali masalah ‘political will’ dari seluruh ‘stake holder’.

“Ayolah, kita duduk bersama. Membedah dan merumuskan. Kesampingkan dulu berbagai kepentingan sempit golongan. Satukan tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara dalam mengatasi carut-marutnya masalah pertanahan,” kata Ferry mengakhiri.

Berita Terkait
Populer
3
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42