Kornas BPAN LAI: Jangan Main-Main dan Satu Komando Dalam Kasus Tanah di Pasaman Barat

Kornas BPAN LAI: Jangan Main-Main dan Satu Komando Dalam Kasus Tanah di Pasaman Barat
Rabu, 09 Jan 2019  22:19   |   Dibaca: 3,903

Koordinator Nasional Badan Penelitian Aset Negara – Lembaga Aliansi Indonesia (Kornas BPAN LAI) Syahrizal mengatakan, terkait permasalahan tanah di Kabupaten Pasaman Barat Lembaga Aliansi Indonesia tidak main-main, dan tidak akan mentoleransi siapapun oknum pengurus LAI baik di pusat maupun di daerah yang terindikasi tidak serius serta asal-asalan dalam mengangani masalah tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Syahrizal saat melakukan evaluasi kasus sengketa tanah masyarakat Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan PT. Laras Inter Nusa (LIN).

Komitmen dan keseriusan Dewan Pimpinan Pusat (LAI) dalam menangani masalah tersebut ditunjukkan dengan mengirim utusan untuk turun langsung ke lokasi dan melihat, menganalisa permasalahan secara detil dan cermat, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Dari pusat setelah saya dan Pak Suparno, Kornas Humas LAI, turun langsung ke lokasi, kami juga mengutus kembali beliau bersama-sama Pak Sugono, agar permasalahan bisa ditangani secara baik dan benar sesuai SOP (Standart Operating Procedure) LAI,” ujarnya.

Syahrizal juga menambahkan bahwa permasalahan tersebut sudah langsung di bawah komando Ketua Umum LAI, H. Djoni Lubis, dan pihaknya sebagai tim pelaksana.

“Jadi harus satu komando. Jangan ada yang belak-belok, main-main, dalam masalah tersebut,” tegasnya.

Sementara itu Koordinator Staf Khusus LAI, Budiyono, yang turut hadir dalam evaluasi tersebut menandaskan, siapapun yang mengaku dari pusat dan ikut campur sehingga memperkeruh permasalahan tersebut, pihaknya akan bertindak tegas.

“Jika ada siapapun dan yang mengaku apapun di luar tim yang telah ditunjuk oleh Bapak Ketum, masyarakat diharapkan segera lapor dan koordinasi dengan kami, agar dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata dia.

Diberitakan di Media AI sebelumnya sebagai berikut:

Masyarakat di Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, tak lelah memperjuangkan hak atas tanah mereka seluas sekitar 13 ribu hektar yang sampai saat ini dikuasai dan dijadikan usaha kebun kelapa sawit oleh PT. Laras Inter Nusa (LIN). Mereka telah berjuang sejak tahun 1989 sampai detik ini dan bertekad tidak akan surut sampai apa yang menjadi hak-hak mereka terpenuhi.

Hal itu disampaikan oleh Jamaris dan Syarifudin Dt Raja Basa, saat menemui Media Aiansi Indonesia di kompleks Rumah Rakyat AI, Jl. Raya Pintu II No. 54, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

Jumaris adalah tokoh masyarakat setempat. sedangkan Syarifudin bersama Kisar Dt Simarajo Nan Anggun, H. Juman Kando Marajo dan Alerman Sanggo Marajo merupakan Ninik Mamak Nagari Kinali yang sah. Keempat Ninik Mamak tersebut memiliki cucu keponakan sekian ribu di wiayah tersebut.

Syarifudin, dalam penuturannya mengatakan, PT. LIN yang pada saat itu masih bernama PT. Tri Sangga Guna (PT. TSG) mengusahakan tanah ulayat berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 20 November 1991, yang prosesnya dimulai dari tahun 1989, namun tidak pernah ada pembayaran ganti rugi sebagaimana lazimnya pembebasan lahan untuk HGU.

Dia juga mengatakan HGU PT. LIN tersebut seharusnya berada di wilayah Desa Langgam yang bersebelahan dengan Desa Kinali.

"Dari letak tanah dan HGU-nya saja sudah salah. Namun apa daya kami ini masyarakat kecil menghadapi kekuasaan pada saat itu," ujarnya.

Sejak tahun 2005 sebenarnya telah ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Pasaman Barat. Berbagai mediasi antara masyarakat dan PT. LIN telah dilakukan, dengan difasilitasi Pemkab dan DPRD Pasaman Barat, namun tiidak pernah ada realisasi dari mediasi-mediasi itu.

Dari berbagai mediasi yang dilakukan salah satunya terungkap melalui surat Sekretariat Daerah (Sekda) bernomor 593/240/TAPRA/Pem-2007 tanggal 15 Februari 2007 yang ditujukan kepada Bupat Pasaman Barat, bahwa telah dilakukan msyawarah secara adat "bakinali" pada tanggal 24 Januari 2007, yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun tak satupun dari kesepakatan tersebut yang dilaksanakan, dan PT. LIN tetap melakukan kegiatan seperti biasa sampai saat ini.

Tokoh masyarakat dan para Ninik Mamak itu dengan bantuan dan pendampingan dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) optimis perjuangan mereka akan membuahkan hasil.

Sementara itu Koordinator Nasional Departemen Humas LAI, Suparno, yang ditunjuk oleh Ketua Umum LAI H. Djoni Lubis untuk mendampingi penyelesaian masalah tersebut mengatakan, dia sudah mempelajari permasalahannya secara detil termasuk melihat langsung ke lokasi, serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan secara tepat.

"Insya Allah, jika tahapan-tahapannya dilakukan seluai SOP (Standart Operating Procedure) LAI, masalah ini bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Kami optimis," pungkasnya.

Berita Terkait
Populer