Ketua Umum Aliansi Indonesia Serukan "Selamatkan KPK !!!"

Ketua Umum Aliansi Indonesia Serukan "Selamatkan KPK !!!"
Kamis, 12 Sep 2019  23:48   |   Dibaca: 2,116

Korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merasuk ke semua sektor dan menembus semua lini pemerintahan. Sehingga korupsi tidak lagi bisa diatur sekedar melalui KUHP belaka, namun melalui sebuah undang-undang (UU) khusus, yaitu UU Nomor 20
Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi pun tidak lagi hanya Kepolisian dan Kejaksaan, namun diperlukan sebuah lembaga lagi yang khusus menangani tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diatur melalui UU Nomor 30
Tahun 2002.

17 tahun sudah KPK dibentuk. Sudah ratusan kepala daerah, anggota dewan, pengusaha, pejabat pemerintahan pusat bahkan sampai menteri yang telah dijadikan pesakitan oleh KPK, di antaranya termasuk kasus korupsi kelas kakap seperti kasus Hambalang, E-KTP dan suap Meikarta. 

Indikasi perlawananterhadap upaya pemberantasan korupsi itu muncul di antaranya dengan akan dimasukkannya korupsi ke dalam rancangan KUHP, yang berarti akan mendegradasi status korupsi sebagai kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa. Begitupun dengan berbagai upaya untuk mengkriminalisasi pejabat KPK sampai dengan upaya pelemahan KPK sebagai lembaga.  

Indikasi kuat upaya pelemahan itu terlihat jelas dalam usulan revisi UU KPK yang telah disetujui secara bulat oleh DPR RI dan kini telah memasuki tahap pembahasan dengan pemerintah.

Sambil tetap berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak poin-poin revisi yang melemahkan KPK, rakyat Indonesia juga tidak boleh diam membiarkan upaya pelemahan itu berjalan mulus.

Rakyat harus bersatu untuk menolak upaya pelemahan KPK, agar upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi penyakit akut itu tidak berjalan mundur.

Rakyat harus sadar bahwa yang bersikeras melemahkan KPK adalah mereka pihak-pihak yang tidak ingin perbuatan-perbuatan kotor mereka menggerogoti uang rakyat dapat diungkap dan dijatuhi hukum melalui tangan KPK.

Untuk itu, Aliansi Indonesia, sebagai lembaga representasi rakyat pemilik kedaulatan tertinggi negara tidak bisa tinggal diam menyikapi masalah yang nyata-nyata merupakan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi.

Gunther Gemparalam, Irjen Pol Firli Bahuri, Irjen Pol Listya SigitKasgab

Ketua Umum Aliansi Indonesia H. Djoni Lubis tegas menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyelamatkan KPK.

"Serukan sikap penolakan terhadap upaya pelemahan KPK. Terus dukung pemerintah untuk menolak upaya pelemahan tersebut, dan beri masukan-masukan poin yang seharusnya menjadi penguatan KPK," kata H. Djoni Lubis.

KPK sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi tumpuan utama harapan masyarakat untuk memberantas korupsi, menurut H. Djoni Lubis, saat ini benar-benar berada dalam posisi terancam. 

"Seluruh rakyat, terutama anggota dan pengurus Aliansi Indonesia wajib berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan KPK. Gunakan semua sumber dan saluran yang kita punya, termasuk melalui media sosial untuk menyelamatkan KPK," serunya.

Setidaknya ada enam poin yang diajukan dalam revisi UU KPK, yang ditengarai merupakan upaya pelemahan KPK dan upaya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui KPK, yaitu:

1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintah.

2. Pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK

3. KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia

4. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan korupsi, setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggara negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan

5. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang.

6. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.

SELAMATKAN KPK !!!

Berita Terkait
Populer