Kepala Desa Di Indramayu Kutip Rp 3 Juta Program Prona, Oknum Mantan AI Coba Melindungi

Kepala Desa Di Indramayu Kutip Rp 3 Juta Program Prona, Oknum Mantan AI Coba Melindungi
Selasa, 10 Apr 2018  19:03   |   Dibaca: 5,713

Oknum Kepala Desa Kedung Wungu, H. Sol mendapat kecaman pedas dari pelbagai lapisan masyarakat sehubungan kutipan sebesar Rp 3 juta dalam Program Nasional Agraria (Prona). Bahkan dia dituding mencoreng sertifikat gratis yang diusung oleh Presiden Jokowi.

"Tidak benar tuh ulah Kepala Desa. Dia merusak program Pak Jokowi yang membagi-bagikan gratis sertifikat," ungkap seorang aktivis.

Saking kesalnya, dia akan menyurati Kapolri agar mengusut tuntas kasus kutipan Rp 3 juta kepada masyarakat yang umumnya wong cilik.

"Itu tidak bisa dibiarkan. Baru jadi Kepala Desa seperti itu, gimana jadi Kepala Daerah," ujarnya dengan nada tinggi.

Ia yakin, ulah Kepala Desa itu bukan sendiri. Tapi ada konco-konconya.

Menurut sumber yang layak dipercaya, kasus kutipan haram tersebut juga melibatkan Sekdes, bendahara dan delapan Kepala Dusun.

"Ini mah ngentik jamaah," tandasnya, seraya menyakini oknum Kepala Desa itu bakal masuk bui. Apalagi ada saksi masyarakat yang buka mulut.

Misalnya, pengakuan warga STS yang mengikuti program prona dirinya dimintai bayaran untuk biaya prona hingga dua juta rupiah.

"Sekira pada bulan April tahun 2016, saya ikut program prona dan membayar sebesar dua juta rupiah yang dibayarkan dua kali," ungkapnya.

Ia menambahkan pembayaran pertama saat pengukuran dan kedua pada saat surat sertifikat sudah jadi.

"Pertama saya membayar Rp 1 juta disaat pengukuran sebagai DP. Dan pembayaran terakhir yang kedua pada saat jadi bayar lagi Rp 1 juta," tukasnya.

Sementara itu pungutan tersebut diindikasi perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang tertuang undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Sayangnya seorang oknum mantan anggota Lembaga Aliansi Indonesia bernama Taufik Ambarih mencoba melindungi oknum Kepala Desa tersebut. Penelusuran Media AI, status keanggotaan Taufik lebih dari satu tahun telah habis masa berlakunya, sehingga statusnya bukan lagi anggota atau pengurus LAI.

Pengurus DPP LAI sangat menyayangkan ulah Taufik itu, dan meminta pihak Kepolisian untuk memeriksa Taufik karena perbuatannya dapat dikategorikan melindungi terduga koruptor.

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42