Instruksi Ketua Umum LAI Pasca Terbitnya PP Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Instruksi Ketua Umum LAI Pasca Terbitnya PP Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
Sabtu, 04 Apr 2020  15:26   |   Dibaca: 3,649

Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LA) H. Djoni Lubis menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19.

“Dengan terbitnya PP tersebut memberikan kepastian hukum tentang penanganan berskala nasional terkait virus corona,” kata H. Djoni Lubis.

PP tersebut, menurut H. Djoni Lubis, juga merupakan koridor atau rambu-rambu agar tiap daerah tidak mengambil kebijakan yang berlebihan atau justru sebaliknya acuh tak acuh.

“Selama ini ada beberapa daerah yang mengambil tindakan sendiri-sendiri dan terkesan berlebihan. Di satu sisi hal itu bisa dimengerti karena situasinya memang luar biasa. Nah, dengan terbitnya PP itu tindakan tiap daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, juga tidak boleh hanya cuek dan berdiam diri tanpa melakukan langkah apapun,” imbuhnya.

PP tersebut juga dianggap menyudahi polemik soal diberlakukan lockdown atau tidak.

“Sudah jelas Indonesia tidak memberlakukan lockdown. Dan di dunia ini sampai dengan 30 Maret lalu hanya 23 negara yang memberlakukan lockdown, berarti ratusan negara lainnya tidak, karena lockdown hanya salah satu opsi upaya pencegahan penyebaran virus corona, bukan satu-satunya cara. Jadi polemik soal itu harus disudahi dan tidak perlu dibawa-bawa ke ranah politik maupun menimbulkan ujaran-ujaran kebencian,” lanjut H. Djoni Lubis.

LAI sesuai visinya yaitu “mendukung pemerintahan yang sah, mendukung program-program pemerintah”, tidak ada tawar-menawar lagi harus mendukung PP tentang PSBB tersebut dan mengawal agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

Untuk itu H. Djoni Lubis memberikan instruksi kepada seluruh anggota dan pengurus LAI di seluruh pelosok tanah air untuk membantu menyukseskan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 atau yang lebih populer dengan sebutan virus corona tersebut.

“Instruksi saya selaku Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia secara garis besar terbagi ke dalam lima bagian. Pertama membantu dan mengawal untuk memastikan setiap daerah melaksanakan PP tentang PSBB,” kata dia.

Kedua, mengawal agar dalam pelaksanaannya setiap daerah tidak bertindak berlebihan sehingga keluar dari koridor seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020.

“Ketiga, ikut men-sosialisasikan, memberikan edukasi dan mengingatkan masyarakat di daerah masing-masing baik tentang cara pencegahan virus corona maupun tentang PP tersebut,” lanjutnya.

Keempat, memberikan pendampingan dan bantuan bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan atau tindakan berlebihan dari pemerintah daerah, yang keluar dari koridor PP tentang PSBB.

“Kelima, mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam upaya pencegahan virus corona di daerah masing-masing agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang, agar tidak terjadi `aji mumpung` memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” papar Ketua Umum LAI.

Untuk dapat melaksanakan instruksi tersebut dengan baik, terlebih dahulu setiap pengurus harus memahami terlebih dahulu tentang virus corona dan isi dari PP tentang PSBB.

“Dan yang terpenting, setiap pengurus harus mampu menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu, baru ke keluarganya, dilanjutkan menjaga masyarakat di sekitarnya,” kata H. Djoni Lubis.

Untuk itu DPP LAI jika diperlukan akan membentuk satuan tugas khusus yang dibekali dengan surat tugas khusus.

Berita Terkait
Populer
5
Kamis, 25 Jun 2020  13:27
7
Kamis, 25 Jun 2020  15:55