Implementasi “Nawa Cita” Presiden Joko Widodo Oleh Kasgab Lembaga Aliansi Indonesia

Implementasi “Nawa Cita” Presiden Joko Widodo Oleh Kasgab Lembaga Aliansi Indonesia
Selasa, 18 Apr 2017  12:26   |   Dibaca: 10,709

“Nawa” itu artinya sembilan dan “cita” berarti harapan, agenda atau keinginan. “Nawa Cita” nyaris identik dengan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), sebagai program yang kemudian diuraikan dalam sembilan agenda prioritas.

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sebagai lembaga yang memiliki visi mendukung pemerintahan yang sah, dengan sendirinya melihat “Nawa Cita” sebagai program penting yang bukan hanya wajib didukung oleh segenap warga Negara, namun juga ikut serta berperan aktif dalam mendorong implementasi “Nawa Cita” agar dapat terwujud untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kepala Staf Gabungan (Kasgab) LAI, H. M. Gunther Gemparalam, SE, MA, sebagai orang yang mendapat mandat untuk tugas-tugas khusus dari Ketua Umum LAI, H. Djoni Lubis, melihat urgensi implementasi “Nawa Cita” Presiden Jokowi tersebut.

“Nawa Cita itu sebuah agenda besar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya terus merenung di bagian mana dan dalam hal apa dari Nawa Cita itu yang LAI dapat mengambil peran lebih aktif, dan harus dapat berperan aktif sebagai wujud nyata visi mendukung pemerintahan yang sah serta program-program sosial kemasyarakatan LAI,” kata Gunther.

Dari sembilan agenda tersebut, Gunther menyimpulkan bahwa dirinya selaku Kasgab LAI dapat lebih fokus pada 3 dari 9 agenda tersebut, yaitu agenda ke-5 “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program `Indonesia Pintar`”, agenda ke-6 “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya” dan agenda ke-7 “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

“Tentu 1 sampai 9 dari Nawa Cita itu wajib didukung dan diimplementasikan karena semua agenda itu sangat baik jika dapat benar-benar terwujud. Ini hanya perkara skala prioritasnya saja, sehingga saya dalam kapasitas dan posisi saya sebagai Kasgab LAI memilih fokus di 3 agenda tersebut. Agenda ke-8 sendiri yang lebih dikenal dengan istilah `Revolusi Mental` sudah lama menjadi program LAI langsung di bawah arahan Bapak Ketua Umum,” ujarnya menjelaskan pilihan fokusnya.

Tentang agenda ke-5 yakni Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program `Indonesia Pintar`”, Gunther memandang urgensinya agenda tersebut. Pertama karena basis kualitas sumber daya manusia itu ada di pendidikan dan pelatihan.

“Secara umum, sangat sulit kualitas hidup seseorang meningkat jika tidak ditopang dengan pendidikan dan pelatihan yang baik. Sehingga dasarnya adalah pendidikan, dan sesuai amanah Pembukaan UUD 1945 yaitu `mencerdaskan kehidupan bangsa`. Implementasinya berupa pemerataan pendidikan ke seluruh rakyat Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan serta mencegah anak-anak usia sekolah agart tidak putus sekolah. Ini sangat penting,” imbuhnya.

Tentang implementasi hal tersebut, Gunther mengatakan bahwa pembicaraan dengan Mendikbud, Muhajir Effendy, telah dilakukan dan akan terus dilakukan serta ditingkatkan intesitasnya sehingga LAI dapat bersama-sama Kemendikbud dapat melakukan percepatan program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, terutama melalui program `Indonesia Pintar`.

Sedangkan agenda ke-6 dan ke-7, menurut Gunther, dapat dikemas menjadi satu paket berupa pemberdayaan masyarakat terutama dalam sektor ekonomi riil yang strategis. Dan lebih spesifik lagi, Gunther memilih pemberdayaan nelayan, terutama nelayan tradisional.

“Karena laut Indonesia itu menyimpan kekayaan luar biasa namun masih jauh dari tergarap secara optimal. Dan di sisi lain nelayan Indonesia terutama nelayan tradisional ironisnya rata-rata kehidupannya masih di bawah garis kehidupan yang layak, terutama di lihat dari faktor ekonomi. Hal itu tidak boleh terjadi di Negara yang memiliki kekayaan laut luar biasa, jangan seperti pepatah `tikus mati di lumbung padi`,” jelasnya.

Menurut Gunther, taraf hidup kehidupan nelayan tradisional dapat ditingkatkan dengan program-program nyata melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatan kualitas dan keterampilan nelayan. Kemudahan akses ke sektor perbankan, perlindungan hukum, asuransi, penjualan hasil laut yang layak, dan sebagainya.

Pembicaraan yang telah dilakukan dengan Dewan Kelautan Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Eryani Pattinama, sejauh ini menurut Gunther berjalan dengan baik.

Gunther optimis programnya sebagai Kasgab LAI yang akan menggandeng Kemendikbud dan Kementerian KKP tersebut dapat segera terwujud karena itu merupakan wujud nyata visi LAI yaitu mendukung program Presiden RI sebagai kepala pemerintahan yang sah.

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42