HGU Di Atas Tanah Yang Diperuntukkan Transmigran di Lahat, Kolusi PT. LONSUM Dengan Pejabat BPN?

HGU Di Atas Tanah Yang Diperuntukkan Transmigran di Lahat, Kolusi PT. LONSUM Dengan Pejabat BPN?
Rabu, 15 Mar 2017  15:21   |   Dibaca: 14,447

Transmigrasi adalah salah satu program pemerintah yang selain untuk pemerataan penduduk juga bertujuan untuk kemajuan serta kemakmuran daerah tempat tujuan transmigrasi. Sehingga transmigrasi dalam satu periode pemerintahan di negeri ini pernah begitu didorong dan digalakkan.

Sejumlah regulasi dibuat dengan tujuan agar hak-hak para transmigran yang notabene telah mengikuti program pemerintah dapat terpenuhi dengan baik, selain kewajiban mereka tentunya. Regulasi itu tidak dibuat dengan main-main, karena melibatkan beberapa kementerian (dulu istilahnya departemen) maupun pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait.

Regulasi yang tidak dibuat dengan main-main itu tentunya tidak untuk dimain-mainkan untuk keuntungan pribadi oknum-oknum pejabat maupun pengusaha. Sangat disayangkan jika ada oknum pejabat yang justru menyalahgunakan jabatan dan wewenang, di mana mereka seharusnya menjadi abdi dan pelayan masyarakat, bukan pelayan segelintir oknum pengusaha, sehingga terjadilah kolusi yang mengorbankan masyarakat kecil, dalam hal ini para transmigran.

Salah satu indikasi kuat terjadinya kolusi antara oknum pejabat dan pengusaha terjadi di Kabupaten Lahat, yang menjadikan masyarakat warga Eks. Transmigrasi Swakarsa Mandiri SP.I Desa Cempaka Sakti, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumsel, sebagai korbannya.

Tanah yang telah dibebaskan dari Kementerian Kehutanan dengan Hak Pengelolaan (HPL) untuk transmigran diduga diserobot oleh PT. LONSUM, Tbk melalui kolusi dengan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga tanah tersebut dimasukkan ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. LONSUM, Tbk.

Abdul Rahman, pengurus Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Lahat yang sejak beberapa tahun mendampingi warga eks peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi tersebut mengatakan bahwa sejumlah pertemuan dan mediasi telah dilakukan. Namun pejabat-pejabat terkait, baik dari Pemkab Lahat, BPN maupun kepolisian tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, justru sebaliknya cenderung berpihak kepada PT. LONSUM.

Satu-satunya instansi yang tegas berpihak pada kebenaran, berpihak kepada rakyat, menurut Rahman, hanya Kantor Transmigrasi Sumatera Selatan.

“Mereka yang berpihak kepada PT. LONSUM itu ada kepentingan apa? Padahal pejabat pemerintahan seharusnya melindungi rakyatnya, bukan malah menyengsarakan mereka,” ujarnya.

Rahman juga menyayangkan indikasi keterlibatan Kapolres Lahat yang menurutnya terlalu jauh dalam sengketa masyarakat dengan PT. LONSUM tersebut.

“POLRI itu seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sangat disayangkan jika ada oknum di kepolisian justru terlibat terlalu jauh dalam sengketa perusahaan dengan masyarakat. Hal itu dapat mencoreng citra lembaga POLRI,” kata dia.

Apalagi menurutnya masalah dengan warga eks peserta TSM itu bukan satu-satunya ulah PT. LONSUM di Lahat. Ada indikasi kuat adanya sertifikat-sertifikat “bodong” untuk warga eks transmigrasi umum di lokasi yang bersebelahan dengan eks peserta TSM.

Masyarakat juga telah mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN agar turun tangan langsung membantu permasalahan masyarakat eks pesert TSM tersebut. Berikut adalah kutipan surat warga kepada Menteri ATR/BPN tersebut:

“Kami sampaikan kepada Bapak, yang kami perjuangkan hak kami atas lahan usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) untuk menjadi hak milik kami yang akan menjadi jaminan kelangsungan hajat hidup kami.

Penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) pada tahun 1996 sedangkan HGU PT. Lonsum diterbitkan pada tahun 2004.

Cukup jelas yang menjadi dasar penempatan kami menjadi peserta Transmigrasi TSM yaitu :
- UU Nomor : 29 / 2009 tentang Ketransmigrasian
- PP Nomor : 3 / 2014
- Surat Keputusan Dewan Marga tanggal 03 Oktober 1975
- Surat Keputusan Pencadangan Areal Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 268 / KPTS / I / 80 tanggal 26 april 1980
- Surat Keputusan HPL Nomor : 165 / HPl / DA / 84, tanggal 03 Oktober 1984
- SK. HPL Nomor : SK.107 / HPL / 85
- Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Menhut) Nomor : 95 / KPTS / II / 1991, tanggal 13 februari 1991
- Rencana Teknis Satuan Permukiman
- Rancang Kapling Lahan (RKL)
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kep.318 / W.6 / 1996, Tentang Penempatan status Transmigrasi TSM sebanyak 130 KK Desa Cempaka Sakti Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.

Sangat cukup mudah dan jelas untuk dipahami bahwa : SURAT EKPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 95 / KPTS / II / 1991 TENTANG PELEPASAN KAWASAN HUTAN SELUAS 8.145 HA. YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LAHAT, PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, LOKASI BUNGA MAS BAGIAN WPP/SKP.V/B PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN ( Copy SK dan Peta terlampir ).

Semua proses pelepasan kawasan dilakukan dengan prosedur yang cukup panjang termasuk terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Transmigrasi Nomor : SKB 057 / MEN / 1984 dan 044 / KPTS-II /1984, SKB 80 / 1990 dan, Surat Direktur Jenderal Penyiapan Pemukiman 375 / KPTS-II / 1990 Departemen Transmigrasi Nomor : 142/Dj/1/1990 dan Berita Acara Hasil Pengukuran Areal Tumpang Tindih Lokasi Transmigrasi dengan kawasan Hutan tanggal 19 Maret 1990. Begitu susahnya Departemen Transmigrasi untuk mendapatkan pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan untuk dijadikan lahan tersebut menjadi lahan permukiman warga transmigrasi semua proses melibatkan aparatur pemerintah dan semua biaya yang berkenan dengan pelepasan Kawasan Hutan tersebut dibebankan kepada Negara.

Betapa pentingnya PT. Lonsum bagi BPN ± 378 Ha lahan Kawasan Hutan yang dilepaskan oleh Departemen Kehutanan yang peruntukannya telah ditetapkan untuk lahan pemukiman transmigrasi lokasi Bunga Mas WPP/SKP.V/B. harus dikorbankan demi kepentingan PT. Lonsum.

Pelepasan Kawasan Hutan dikerjakan oleh perintah dalam hal ini Departemen Kehutanan dan Departemen Transmigrasi penerbitan Sertifikat Lahan I (satu) dan Lahan II (dua) hak milik transmigrasi SP.IV Desa Purwaraja oleh BPN Kabupaten Lahat, yang menjadi Panja Kabupaten Lahat juga dibentuk Kabupaten Lahat, tetapi sangat aneh bagi kami rakyat kecil pemilik lahan sudah jelas-jelas lahan usaha kami warga SP.IV Desa Purwaraja lahan bersertifikat ditanami kebun inti sawit PT. Lonsum dan berada diluar HGU PT. Lonsum.

Faktanya sampai surat ini kami sampaikan kepada Bapak Menteri ATR, dari pihak BPN sendiri yang menerbitkan sertifikat tersebut tidak mau menyatakan sikap bahwa sertifikat yang ada pada kami benar letaknya pada lahan yang telah dikuasai PT. Lonsum semenjak dari tahun 2009, Kabupaten Lahat dalam setiap pertemuan selalu memakai teori pembenaran untuk membela pihak PT. Lonsum yang sudah jelas-jelas merampas lahan milik warga Eks. Transmigrasi SP. 1 Desa Cempaka Sakti dan Eks. Transmigrasi SP. 4 Desa Purwaraja.”

Berita Terkait
Populer
7
10

Pidato `Visi Indonesia` Jokowi

Minggu, 14 Jul 2019  22:15