H. Djoni Lubis: Manfaatkan Lahan Tidur dan Tanah Terlantar Untuk Kepentingan Rakyat

H. Djoni Lubis: Manfaatkan Lahan Tidur dan Tanah Terlantar Untuk Kepentingan Rakyat
Senin, 27 Jul 2020  22:28   |   Dibaca: 5,017

Salah satu poin penting arahan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis dalam pembekalan sebelum pelantikan Pengurus BPAN LAI DPD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) adalah agar pengurus LAI mendata lahan-lahan tidur dan tanah terlantar.

Pesan tersebut bukan hanya ditujukan kepada Pengurus BPAN LAI se-Provinsi Jateng, namun juga ditujukan kepada pengurus LAI di seluruh pelosok tanah air.

Lahan tidur adalah tanah negara yang tidak produktif dan hak kepemilikan, penguasaan atau pengelolaannya tidak atau belum berada di pihak manapun, baik itu instansi pemerintah, swasta maupun individu-individu.

Sedangkan tanah terlantar adalah lahan yang berada dalam hak penguasaan atau pengelolaan suatu pihak, umumnya perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGP), Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, yang populer dengan sebutan lahan konsesi, namun sudah sekian lama tidak pernah diurus alias ditelantarkan.

Khusus untuk tanah terlantar, H. Djoni Lubis mengecam penguasaan tanah yang jatuh hanya kepada segelintir orang, namun kemudian ditelantarkan.

“Padahal rakyat sangat membutuhkan lahan itu untuk hidup,” tegasnya.

Untuk itu H. Djoni Lubis meminta pengurus LAI untuk mendata baik lahan tidur maupun tanah terlantar agar dapat dipergunakan oleh rakyat untuk kegiatan yang produktif.

Setelah dimanfaatkan, kemudian didaftarkan melalui LAI agar dapat diurus peningkatan hak ke tahap berikutnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Tentang lahan konsesi yang ditelantarkan, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengancam akan mengambil kembali untuk diberikan kepada rakyat.

Jadi pesan untuk memanfaatkan tanah terlantar pada dasarnya untuk membantu pemerintah dalam pemanfaatannya untuk kegiatan produktif rakyat.

Tentang tanah terlantar, pengertian atau definisinya sudah dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perka BPN RI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 5 disebutkan “Tanah yang diindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.”

Sedangkan dalam ayat 6 berbunyi “Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Berita Terkait
Populer