Bupati Karanganyar Merespons Laporan Aliansi Indonesia Terkait Korban Penyelewengan Program RTLH

Bupati Karanganyar Merespons Laporan Aliansi Indonesia Terkait Korban Penyelewengan Program RTLH
Kamis, 26 Sep 2019  14:08   |   Dibaca: 1,178

Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, H. Drs Juliatmono, MM, sangat responsif dalam menyikapi laporan Aliansi Indonesia (AI) melalui Intelijen Investigasi AI wilayah Solo Raya (eks Karesidenan Surakarta), Topan S, terkait dugaan adanya korban penyelewengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karanganyar. Juliatmono langsung menerjunkan utusan untuk melihat langsung ke Dusun Sentono, Desa Gemantar, Kecamatan Jumantono.

Yang menjadi korban dugaan penyelewengan tersebut adalah Nardi, warga Dusun Sentono. Nardi sejak tahun 2017 rumahnya mulai dirobohkan karena sudah masuk pendataan untuk mendapatkan bantuan renovasi RTLH dari Dinas Sosial (Dinsos) Karanganyar.

Menurut penuturan Nardi, saat itu dia didatangi oleh petugas Dinsos Karanganyar untuk pendataan guna mendapatkan bantuan renovasi. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2017, Nardi mendapat undangan ke Rumah Dinas Bupati Karanganyar untuk menerima bantuan tunai. Namun saat itu Nardi pulang dengan penuh rasa kecewa karena tidak menerima bantuan tunai sendiri.

"Entah dibawa siapa uang bantuan tersebut," kata Nardi.

Hingga hari ini, Kamis (26/09/2019) bantuan tersebut belum pernah dia terima. Dampak dari masalah itu rumah Nardi yang telanjur di bongkar semakin memprihatinkan dan sangat tidak layak untuk dihuni manusia, bahkan sepasang anak kembar Nardi terpaksa sampai putus sekolah.

Melalui media sosial (medsos) Nardi terhubung dengan Pengurus Pusat Aliansi Indonesia Pusat (AI) di Jalan  Raya Pintu 2 TMII, Pinang Ranti, Jakarta Timur, sehingga Nardi bisa mengadukan masalah tersebut.

Selanjutnya Pengurus Pusat AI mengutus Topan S untuk melakukan verifikasi langsung ke rumah Nardi.

Kepala Dusus (Kadus) Sentono, Wistono, kepada utusan AI membenarkan bahwa Nardi pernah didata dan diikutkan program RTLH. Tetapi untuk proses selanjutnya sampai dengan  pencairan dana Wistono mengaku tidak tahu menahu.

Karena Kepala Desa Gemantar maupun Dinsos Karanganyar sulit untuk dimintai keterangan ataupun konfirmasi, Topan memutuskan langsung mengadukan masalah tersebut ke Bupati Karanganyar.

Topan berharap permasalahan Nardi bisa cepat diselesaikan setelah Bupati turun tangan langsung.

"Saya secara pribadi maupun atas nama Aliansi Indonesia mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati," kata dia.

Topan juga menyatakan siap membantu masyarakat yang tertimpa masalah akibat penyalahgunaan jabatan dan wewenang aparat pemerintahan di wilayah Solo Raya.

Solo Raya adalah sebutan populer untuk 7 Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Ke-7 Kota dan Kabupaten tersebut adalah Kota Surakarta (Solo), Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. [Tp]

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42