BPAN AI Muara Enim Berharap OTT Terhadap Bupati Hanya Merupakan Gebrakan Awal

BPAN AI Muara Enim Berharap OTT Terhadap Bupati Hanya Merupakan Gebrakan Awal
Kamis, 05 Sep 2019  16:14   |   Dibaca: 1,509

Ketua Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN AI) DPC Kabupaten Muara Enim M. Nofah Hermanto sangat mengapresiasi Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang telah melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim Senin (2/9/2019) lalu.

Nofah berharap OTT tersebut hanya merupakan gebrakan awal untuk mengungkap indikasi berbagai penyimpangan di Kabupaten Muara Enim.

Turunnya KPK tersebut juga merupakan indikasi kuat bahwa aparat penegak hukum lainnya selama ini mandul di Muara Enim.

"Kalau bukan KPK yang turun tangan kami rasa kasusnya akan melenggang begitu saja. OTT itu mestinya juga jadi penyemangat aparat penegak hukum lainnya di Muara Enim agar lebih berani dan lebih bekerja keras dalam mengungkap berbagai kasus penyimpangan, khususnya korupsi di Muara Enim.

"Kami siap kok untuk bekerjasama, dengan temuan dan data-data yang kami miliki. Kami akan dengan senang hati memberikan informasi, asal ditangani dengan benar," ujarnya.

Nofah menambahkan bahwa Lembaga Aliansi Indonesia sering mengkritisi masalah Dampak Tambang/Industri di Kab.Muara Enim, dan bahkan pernah mengajukan audiensi ke Bupati Muara Enim dengan Nomor Surat : 102/ DPC-LAI/ME/KLP/XI/2018 tanggal 06 November 2018 perihal : Audiensi Permasalah Kab. Muara Enim. Sampai saat sekarang (AY di tangkap tidak mau memberi waktu kepada kami), sekarang kami baru tahu jawaban kenapa AY tidak mau menemui Lembaga Kami, kami duga AY tidak tulus mengabdi untuk Kab. Muara Enim.

Menurut M. Nofah Hermanto untuk kedepan mempunyai program untuk sosialisasi ke SKPD – SKPD yang ada wilayah Kabupaten Muara Enim untuk membagikan buku saku KPK serta buku tentang partisipasi masyarakat terhadapa pengawasan pembangunan, buku tersebut sangat bagus di miliki oleh Pejabat-pejabat yang mengambil keputusan karena Korupsi mempunyai banyak cabangnya, diantaranya yang terjadi saat ini di Kabupaten Muara Enim, yaitu masalah Suap dan pemberi suap, harapan dari Lembaga Aliansi Indonesia Cab. Kab. Muara Enim dengan di bagikan buku tersebut akan mengurangi Tindak Pidana Korupsi. Sebenarnya buku tersebut tinggal di download aja di internet, tetapi kebanyakan para pejabat agak sungkan untuk melakukannya, maka Lembaga Aliansi Indonesia mempunyai inisiatif untuk membagikannya.

Terkait OTT KPK :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus dugaan suap 16 proyek jalan. Selain Ahmad Yani, KPK juga menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar dan Robi Okta Fahlevi selaku swasta pemilik PT Enra Sari.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).

Basaria mengatakan, Bupati Ahmad Yani menerima suap USD 350 ribu dari Robi Okta melalui Elfin Muhtar. Suap diterima Ahmad Yani agar perusahaan Robi Okta mendapatkan pekerjaan proyek 16 jalan di Muara Enim.

“ROF (Robi) merupakan pemilik PT Enra Sari, perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan commitment fee 10 persen dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar,” terang Basaria.

Basaria mengatakan, pada 31 Agustus 2019 Elfin meminta kepada Robi agar menyiapkan uang pada hari Senin, 2 September 2019 dalam pecahan Dollar sejumlah Rp 500 juta.

Setelah itu, pada 1 September 2019 Elfin berkomunikasi lagi dengan Robi membicarakan mengenai kesiapan uang sejumlah Rp 500 juta dalam bentuk Dollar. Kemudian uang Rp 500 juta tersebut ditukar menjadi USD 35 ribu.

“Selain penyerahan uang USD 35 ribu ini, tim KPK juga menidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar sebagai fee yang diterima bupati dari berbagai paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim,” kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Robi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(nof)

Berita Terkait
Populer