Bisa Menyebabkan Instabilitas dan Disintegrasi Bangsa, AI Minta RKUHP Tidak Dipaksakan

Bisa Menyebabkan Instabilitas dan Disintegrasi Bangsa, AI Minta RKUHP Tidak Dipaksakan
Senin, 23 Sep 2019  22:33   |   Dibaca: 1,085

Ketua Umum Aliansi Indonesia (AI) H. Djoni Lubis tegas meminta DPR RI untuk tidak memaksakan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena dinilai bisa menyebabkan instabilitas dan disintegrasi bangsa. 

Hal tersebut disampaikan oleh H. Djoni Lubis di kompleks Rumah Rakyat AI, Jl. Raya Pintu II TMII No. 54, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Senin (23/09/2019).

H. Djoni Lubis juga memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meminta DPR menunda pengesahan RKUHP tersebut.

Dalam RKUHP tersebut, menurut H. Djoni Lubis, masih terdapat pasal-pasal yang kontroversial, yang bukan menjadi perbaikan atau kemajuan melainkan justru kemunduran.

"Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Namun jika banyak pasal karet serta pasal yang memberi ruang sangat luas bagi penafsiran atau subyektifitas, hal tersebut justru akan menimbulkan kegaduhan demi kegaduhan," ujarnya.

Jika kegaduhan itu terjadi terus menerus dan dalam skala luas, hal itu akan menyebabkan instabilitas nasional. Instabilitas keamanan, politik bahkan ekonomi.

"Energi bangsa ini akan sangat banyak tersita hanya untuk kegaduhan demi kegaduhan. Kapan akan majunya?" kata dia tegas.

Di samping itu hukum wajib mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti hak azasi manusia dan demokratisasi, serta kebhinnekaan di Indonesia, baik dari segi adat, budaya, sosial maupun agama.

"Sekali undang-undang diketok palu, itu berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali. Untuk itu harus hati-hati, bangsa kita ini sangat beragam suku bangsa maupun agama. Memaksakan nilai dari satu suku atau agama bisa menimbulkan perpecahan, disintegrasi bangsa, karena bangsa dan negara kita bukan hanya milik satu suku atau satu agama saja," imbuhnya.

Ketua Umum AI itu juga meminta agar DPR tidak terkesan "kejar setoran".

"Jangan sampai DPR periode ini habis masa jabatannya, tapi meninggalkan PR dan permasalahan berkepanjangan. Jika telanjur disahkan akan sangat sulit untuk diperbaiki lagi, butuh energi, pikiran, waktu yang tidak sedikit," lanjutnya.

Untuk itu H. Djoni Lubis mendukung permintaan Presiden Jokowi agar pengesahan RKUHP ditunda.

"Ditunda untuk dikaji ulang secara mendalam, terutama di pasal-pasal kontroversial. Tidak perlu terburu-buru, karena pertaruhannya nasib bangsa dan negara Indonesia ke depannya," pungkasnya.

Berita Terkait
Populer
6
Sabtu, 21 Sep 2019  14:42