Aliansi Indonesia Minta Oknum Kejari Kepahiang, Bengkulu, Ditindak Tegas

Aliansi Indonesia Minta Oknum Kejari Kepahiang, Bengkulu, Ditindak Tegas
Kamis, 01 Ags 2019  13:00   |   Dibaca: 13,756

Aliansi Indonesia (AI) mengecam keras oknum Jaksa Kejari Kepahiang, Bengkulu, yang bertindak arogan dan melampaui kewenangangan terhadap pengurus AI di Kepahiang, serta meminta kepada Jaksa Agung agar oknum-oknum tersebut ditindak tegas.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum AI, H. Djoni Lubis, saat memimpin rapat khusus menyikapi ditangkapnya pengurus BPAN AI DPC Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, oleh oknum Kejari Kepahiang.

H. Djoni Lubis mengatakan, tindakan meyegel kantor BPAN AI DPC Kabupaten Kepahiang terkait penangkapan terssebut merupakan masalah serius. Pertama kantor AI adalah representasi AI, dengan melakukan penyegelan, oknum Kejari Kepahiang telah melakukan pelecehan terhadap AI.

Kedua, dengan menyegel kantor AI yang bercorak Merah Putih secara arogan dan sewenang-wenang, apalagi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan nasionalisme.

Tindakan oknum Kejari Kepahiang itu juga telah mempermalukan Korps Adyaksa yang merupakan elemen sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di Negara Republik Indonesia.

"Akan rusak negara ini jika oknum-oknum jaksa seperti itu tidak diberi sanksi tegas," tegasnya.

Usai rapat khusus, Ketua Departemen Intelijen Investigasi AI, Aris Witono, menyampaikan temuan-temuan awal anggotanya yang melakukan investigasi terhadap masalah tersebut.

"Ada temuan awal yang menarik. Bahwa DPC Kepahiang pernah mengirim surat kepada keempat kepala desa yang mengaku diperas tersebut, terkait penggunaan dana desa tahun 2017-2018," kata Aris.

Namun surat DPC Kepahiang tidak pernah ditanggapi, sehingga DPC Kepahiang menindaklanjuti dengan mengirimkan pengaduan ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Keputusan dari dua institusi tersebut intinya keempat kepala desa itu diwajibkan menyerahkan data dana desa 2017-2018 kepada DPC Kepahiang," imbuhnya.

Bahkan, kata Aris, sebagai akibat keputusan PTUN dan KIP, keempat kepala desa itu pernah bertemu dengan DPC Kepahiang dengan difasilitasi Inspektorat Kabupaten Kepahiang. 

"Temuan-temuan awal anggota kami itu masih terus didalami, termasuk kemungkinan raibnya dokumen-dokumen penting milik DPC Kepahiang terkait masalah tersebut," ujarnya.

Soal kemungkinan kongkalikong antara keempat kepada desa itu dengan oknum Kejari Kepahiang, Aris mengatakan, kemungkinan itu ada.

"Kalau soal kemungkinan, ya jelas ada kemungkinan itu. Namun sifatnya masih dugaan sehingga perlu diinvestigasi lebih lanjut. Selain itu, kami percaya pihak Kejaksaan Agung RI tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas oknum-oknum anggotanya. Jadi kami juga tidak ingin melampaui kewenangan Kejaksaan Agung," kata dia.

Tentang sanksi dari Kejagung, selain telah mengadukan ke JAMWAS Kejagung RI, Aliansi Indonesia juga mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung.

Berita Terkait
Populer