Ada Pungli Dalam Pencairan PKH di Wajo, Sulsel?

Ada Pungli Dalam Pencairan PKH di Wajo, Sulsel?
Selasa, 19 Feb 2019  16:14   |   Dibaca: 3,122

Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cinnongtabi Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terindikasi kuat diwarnai pungutan diluar ketentuan yang berlaku.

Hal itu dibeberkan oleh Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia (KGS-LAI) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (19/02).

Furqan, Ketua Tim Saber Pungli Komando Garuda Sakti Provinsi Sulawesi Selatan menuturkan, besaran pungutan yang diduga sebagai pungutan liar itu berpariatif, mulai dari 50 ribu hingga Rp. 70 ribu per satu orang penerima bantuan.

"Berdasaran informasi serta hasil investigasi kami di lapangan, besar dugaan peserta PKH diminta membayar sejumlah uang mulai dari 50 ribu hingga 70 ribu oleh pendampih PKH dengan alasan untuk diberikan kepada ketua kelompok guna pengurusan dan untuk agen mesin gesek," beber Furqan pada SimpulRakyat.co.id

Furqan menilai, apapun akadnya, setiap pungutan yang dilakukan diluar ketentuan patut untuk dipertanyakan, dan dicurigai sebagai pungutan liar

"Bayangkan, jika satu kelompok ada 25 peserta, dan masing-masing dipungut 50 sampai 70 ribu , bisa mencapai Rp 1.250.000 samapai 1.750.000 dikali berapa kelompok dalam satu desa, kan cukup banyak," ucap Furqan.

Lanjut Furqan, atas temuannya itu, dia menegaskan, agar pihak-pihak yang berkaitan dengan pencairan PKH tidak semena-mena, karena juknis dan aturan yang berlaku harus ditaati dan jika ada pungutan diluar ketentuan bisa diduga sebagai pungutan liar.

"Kami menghimbau agar pihak yang terkait dengan pencairan bantuan PKH ini jangan mau bermain sesuka hati, mau memotong diluar aturan-aturan yang ada, setiap pungutan apapun namanya, dan tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka patut untuk dicurigai sebagai pungutan liar," tegasnya lagi.

Furqan mengaku dirinya tidak dapat memastikan apakah pungutan ini dilakukan di semua desa yang dinaungi oleh pendamping PKH tersebut, karna diketahui pendamping PKH tersebut atas nama Andi Sinar yang juga anak dari Kepala Desa Cinnongtabi, menaungi 5 ( lima ) Desa, diantanya Desa Tosora, Tajo Lawasewanua, Telulimpoe, Tua Limpua dan Cinnongtabi. Tetapi, berdasarkan informasi yang dirinya dapat, penyetoran uang dengan alasan diperuntukkan untuk pengurusan dan agen mesin gesek tampaknya menyeluruh dan banyak desa yang menerapkannya.

Andi Sinar, Pendamping PKH saat dikonfimasi mengatakan dirinya kurang mengetahui adanya pungutan tersebut.

"Saya kurang tau mengenai hal itu pak, tugas saya mendampingi agen menyalurkan bantuan, jadi silahkan konfirmasi ke ketua kelompoknya langsung," jawabnya.

Sementara itu, seseorang yang mengaku dirinya keluarga dari pendamping PKH atas nama Baso Iksan sekaligus agen Mandiri Link peyalur bantuan PKH tersebut, melaliu via telepon, mengakui adanya potongan sebesar 10 ribu untuk agen sesuai ketentuan dari Bank Mandiri.

Ditanyakan mengenai pungutan sebesar 50 hingga 70 ribu, dia mengaku hal itu dibenarkan pihak Kementerian Sosial.

"Kemarin sudah dari Kementeruan Sosial konfirmasi masalah itu dan itu dibenarkan, itu pungutannya, potongannya sebenarnya dari KPM sendiri yang memberikan kepada ketua kelompok karena ketua kelompok yang kumpul berkasnya pak, yang telepon kalau mau menerima yang pergi jemput orangnya kalau tidak ada, bigitu kalau mau konfirmasi, konfirmasi ketua kelompoknya karena kemarin sudah diperiksa sama kementerian sosial dari Jakarta," ungkap Baso Iksan.

Ketua DPD Komando Garuda Sakti Sulsel, Muh Bahar Razak turut membenarkan adanya indikasi terjadinya pungutan liar dalam pencairan bantuan PHK yang ada di Desa Cinnongtabi tersebut, dan telah memerintahkan timnya untuk mengawal dugan pungli tersebut.

"Sesuai hasil investugasi tim kami dan laporan beberapa warga yang ada disana, memang benar terjadi indikasi Pungli, saya sudah memerintahkan tim untuk terus mengawal serta mencari informasi apa dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, karena hal ini akan kami laporkan, bila dipandang perlu dilaporkan langsung ke Presiden RI melalui ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia di Jakarta," ungkap Muh. Bahar dengan nada geram. (aiman)

Berita Terkait
Populer