Ada Indikasi Upaya Pelemahan, Aliansi Indonesia Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Ada Indikasi Upaya Pelemahan, Aliansi Indonesia Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK
Kamis, 05 Sep 2019  19:48   |   Dibaca: 2,505

Aliansi Indonesia mengkritisi beberapa poin dari revisi undang-undang (UU) KPK yang indikasinya melemahkan KPK. Untuk itu Aliansi Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak revisi UU tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Indonesia (AI) H. Djoni Lubis usai diizinkan meninggalkan rumah sakit setelah dirawat beberapa hari. Meskipun dirawat, Ketua Umum AI itu tetap mengikuti perkembangan di tanah air.

"Yang ada harusnya KPK dikuatkan, keleluasaannya diperluas. Bukan dilemahkan dan dipersempit ruang geraknya," ujarnya.

Potensi pelemahan KPK itu menurut H. Djoni Lubis sudah terlihat di pasal 3 revisi UU tentang Definisi KPK. Di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berlaku sekarang KPK disebutkan sebagai "Lembaga Negara", sedangkan di revisi disebut sebagai "Lembaga Pemerintah Pusat".

"Itu jelas menurunkan derajat KPK, dari lembaga Negara yang independen dan tidak di bawah lembaga manapun menjadi lembaga Pemerintah Pusat," tegasnya.

Jika sebagai lembaga Pemerintah Pusat, berarti KPK masuk ke dalam eksekutif. Dan jika masuk ke eksekutif, terang H. Djoni Lubis, berarti di bawah Presiden dan setingkat menteri. 

"Kan tidak mungkin ada dua lembaga eksekutif yang setara. Bisa rusak tatanan negara ini," imbuhnya.

Sedangkan yang mempersempit ruang gerak KPK, menurut Ketua Umum AI, tentang keberadaan Dewan Pengawas dan kewenangannya.

Untuk penyadapan, selain harus mendapat izin dari Dewan Pengawas, KPK juga hanya bisa melakukan penyadapan di tingkat penyidikan, bukan di penyelidikan.

"Hal itu melemahkan dan mempersempit ruang gerak KPK. Sebagian besar kasus yang berhasil diungkap KPK karena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Kalau penyadapan tidak boleh di tingkat penyelidikan, bagaimana KPK bisa mengungkap kasus korupsi?" kata H. Djoni Lubis.

Ketua Umum AI menambahkan, dengan fakta banyak kepala daerah yang tertangkap meskipun laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), itu mempertegas bahwa sangat sulit mengungkap kasus korupsi jika hanya berdasarkan data-data laporan keuangan.

"Maling itu bukan semakin bodoh, tapi semakin pintar dan canggih. Laporan keuangan bisa disulap sedemikian rupa, jadi KPK tetap harus diberi keleluasaan dalam melakukan penyadapan sebagai bagian penting dalam upaya mengungkap kasus korupsi," ujarnya.

Dalam revisi UU KPK pada Pasal 37A dan Pasal 37B, tugas Dewan Pengawas KPK secara umum adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri. Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang dengan masa jabatan empat tahun. Seseorang dapat menjadi Dewan Pengawas apabila ia berusia minimal 55 tahun dan tidak tergabung dalam partai politik. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR berdasar usulan Presiden. Presiden sendiri dalam mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas dibantu oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas juga berwenang dalam 5 hal lainnya:

Pertama, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, Dewan Pengawas juga bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

 

 

Berita Terkait
Populer