1 Juta Sertifikat Prona Aliansi Indonesia, Untuk Mendukung Target Presiden 7 Juta Sertifikat di Tahun 2018

1 Juta Sertifikat Prona Aliansi Indonesia, Untuk Mendukung Target Presiden 7 Juta Sertifikat di Tahun 2018
Selasa, 10 Apr 2018  14:57   |   Dibaca: 6,472

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan, salah satunya usai menyerahkan sertifikat hak atas tanah di Taman Wisata Labirin BP3T Pelaihari, Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Minggu (7 Mei 2017), menetapkan target Pemerintah meneribitkan 7 juta sertifikat tanah untuk masyarkat di tahun 2018.

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) sebagai lembaga kontrol sosial yang memiliki Visi “mendukung Pemerintah yang sah secara konstitusional dan program pembangunan yang dicanangkan, baik ditingkat Pusat maupun Daerah, sesuai dengan Amanah Konstitusi” merasa memiliki kewajiban bukan sekedar mendukung, namun membantu secara nyata Pemerintah untuk dapat mewujudkan target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Aliansi Indonesia, T. Bustamam, dalam bincang-bincang dengan Media Aliansi Indonesia di sela-sela kesibukannya yang sangat padat di Rumah Rakyat AI, Jl. Raya Pintu II TMII No. 54, Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Bustamam menyatakan bahwa sertifikasi tanah yang ditekankan melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) bukanlah merupakan program kerja Pemerintah semata, namun sudah merupakan amanat konstitusi.

“Secara garis besar kami melaksanakan kebijakan dari Bapak Ketua Umum, Bapak H. Djoni Lubis, menindaklanjuti target 7 juta sertifikat di tahun 2018 yang ditetapkan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut pria yang lebih akrab dengan sapaan Sekjen itu, Ketua Umum LAI memberikan arahan secara garis besar berupa landasan filosofis yaitu Pancasila, khususnya Sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

“Beliau juga menyampaikan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3, yaitu ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Selanjutnya tugas kami untuk menjabarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya teknis,” imbuhnya.

Menurut Sekjen, dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih populer dengan sebutan UUPA. Dan lebih spesifik tentang Prona, acuannya adalah Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

T. Bustamam sebelum menjabarkan tentang program 1 juta sertifikat Prona melalui LAI, menggaris bawahi kenyataan bahwa Prona bukanlah hal yang baru, sudah ditetapkan aturannya sejak tahun 1981, namun pada kenyataannya mandeg, bahkan dapat dikatakan tenggelam.

“Kenapa bisa seperti itu, padahal landasan filosofisnya jelas, landasan konstitusinya juga jelas, peraturan perundang-undangannya yang lebih teknis pun jelas? Tentu hal itu tidak terlepas dari kepentingan. Bahwa pihak-pihak yang diuntungkan dengan ketidakjelasan bahkan boleh dibilang carut-marutnya status hukum atas tanah, sudah pasti tidak akan membiarkan Prona berjalan dengan lancar karena itu bentrok dengan kepentingan mereka,” paparnya.

Bustamam menegaskan, apa yang dia sampaikan itu bukan isapan jempol belaka. Hal itu merujuk pada kenyataan bahwa lebih dari 90% permasalahan atau pengaduan yang diterima LAI terkait masalah tanah.

“Setiap menerima pengaduan masalah tanah saya bingung harus tertawa atau menangis. Pengin tertawa karena sebenarnya lucu bahkan memalukan, bagaimana kesalahan adminstratif atau prosedur yang sangat mendasar bisa terjadi di negara yang aparatnya berpendidikan semua. Misalnya, serifikat tanah menunjuk pada lokasi A, tapi alas haknya persil yang lokasinya ada di B, bahkan C, D dan seterusnya yang bukan hanya berbeda lokasi, tapi juga berbeda desa atau kelurahan. Atau bagaimana di satu lokasi tanah yang sama bisa terbit lebih dari satu sertifikat. Itu hanya sebagian contoh kecil saja,” paparnya.

Yang membuat dia ingin menangis, kata Sekjen, ialah kenyataan bahwa setiap terjadi sengketa hampir selalu masyarakat sebagai pihak yang lemah yang menjadi korban.
“Meskipun dari segi kronologis maupun data pihak yang lemah itu yang lebih kuat, tapi tetap dikalahkan,” imbuhnya.

Hal seperti itu, menurut Bustamam, tidak boleh terus menerus dibiarkan terjadi. Karena sangat rentan memicu konflik horizontal, menimbulkan keresahan sosial, bahkan disintegrasi bangsa jika skalanya besar dan luas.

Karena itulah LAI sangat mendukung bahkan berusaha secara optimal untuk membantu secara nyata agar Prona yang dihidupkan kembali oleh Presiden Jokowi dapat benar-benar terlaksana dengan baik, agar dapat lebih meningkatkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun Bustamam kembali mengingatkan, bahwa tetap akan selalu ada resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan carut-marutnya pertanahan di negeri ini.

“Bentuk, wujud dan caranya sangat mungkin berbeda, namun akan tetap ada. Memang resistensi itu bukan satu-satunya faktor yang dapat menghambat target yang ditetapkan Bapak Presiden, ada faktor lain di antaranya ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan sertifikasi atas tanahnya, khususnya melalui Prona,” kata dia.

Dengan menjalankan Misi LAI yaitu mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, menurut Bustamam, hal itu bisa menjadi langkah awal membantu Bapak Presiden untuk mengeliminasi resistensi, minimal mengurangi dampak dari resistensi tersebut.

“Namun tidak cukup sampai di situ. Perlu suatu langkah nyata, di mana LAI lebih bisa berperan aktif untuk membantu mewujudkan tercapainya target dari Bapak Presiden tersebut. Karena itulah Bapak Ketua Umum menginstruksikan kepada kami, agar dari 7 juta target tersebut 1 juta sertifikat melalui Prona dari Aliansi Indonesia. Kemudian beliau menugaskan kami untuk menyusun program kerja sebagai pelaksanaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Bustamam menjelaskan bahwa sejak bulan Mei-Juni 2017 lalu, dia bersama tim mulai merancang program 1 juta sertifikat Prona Aliansi Indonesia itu.

“Sudah pasti kami memerlukan peran dari pengurus-pengurus LAI di daerah, karena itulah jaringan anggota dan pengurus di tiap daerah kami optimalkan agar dapat lebih luas menjangkau masyarakat, memberikan pemahaman serta membantu secara nyata terutama kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh Prona di berbagai daerah,” paparnya.

Tentang pelaksanaan teknisnya sendiri, Sekjen menjelaskan, diawali dari pendataan anggota masyarakat di satu wilayah yang secara adminstratif sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Prona, namun karena berbagai hal tidak atau belum dapat ikut Prona.

Masyarakat itu, jelas Sekjen, didata dan dihimpun kemudian diajukan untuk ikut Prona oleh LAI langsung kepada Presiden Jokowi.

Tahapan pendataan dan menghimpun itu sudah dilakukan sejak bulan Januari 2018 lalu, dan hingga bulan April 2018 sudah terhimpun sekitar 150 ribu calon peserta Prona dari 8 Provinsi.

“Pada bulan depan (Mei 2018 – red) dimulai pengajuan untuk tahap awal 150 ribu itu, untuk terus ditingkatkan sampai akhir tahun tercapai target 1 juta Prona melalui Aliansi Indonesia,” kata dia.

Bustamam optimis target yang ditetapkan oleh Ketua Umum LAI itu dapat tercapai, karena dari berbagai daerah sudah mulai membuka komunikasi peserta Prona tahap berikutnya, dan segera ditindaklanjuti dengan komunikasi yang lebih intens.

Bustamam juga berharap pengurus-pengurus LAI di berbagai daerah, baik dari unsur BPAN, Garuda Sakti, Intelijen Investigasi LAI, Hanter maupun Basus D-88 LAI dapat berperan aktif minimal ikut mensosialisasikan program 1 Juta Sertifikat Prona Aliansi Indonesia tersebut di wilayah masing-masing.

“Jelas para pengurus LAI di daerah harus menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini. Saya harap rekan-rekan di daerah lebih intensif dalam berkomunikasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika merasa belum cukup pemahaman tentang program itu, silakan berkunjung ke DPP untuk mendapatkan pengarahan dan pembekalan dari kami,” pungkasnya.

Berita Terkait
Populer